Ini 5 Alasan Pemilu Serentak 2024 Bisa Dipertimbangkan

Bukan hanya ongkos pemilu, tumpang tindih dan dampak serius dari pemilu serentak juga gamang terlihat. Dari persiapan panitia penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, biaya petugas-petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga biaya kampanye masing-masing kandidat.

Jika melihat itu, bukan tidak mungkin, memberi peluang pada praktik-praktik buruk kegiatan pemilu. Indonesia saat itu (pilkada serentak), hemat saya, justru bukannya menyelenggarakan pemilu, tapi ajang festival bagi-bagi uang.

Bukan menjadi rahasia publik bahwa kegiatan pemilu di negeri ini jauh dari praktik money politic. Dari era pasca-reformasi hingga sekarang, praktik bagi-bagi uang saat penyelenggaraan pesta demokrasi adalah hal yang lumrah. Bahkan, ada yang melihat hal ini sebagai bagian dari dinamika politik dan berdemokrasi. 

Pemilu serentak tentunya rawan kegiatan-kegiatan semacam ini --money politic. Selain bahaya money politic, para penyelenggara pemilu justru akan mengalami beban kerja yang tidak mudah karena memikul banyak tanggung jawab secara serempak.

Sebetulnya, ada beberapa alasan kenapa proyek pemilu serentak ini perlu dikaji ulang. Pertama, soal kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Jika pemilu diadakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, beban kerja para penyelenggara pemilu, secara otomatis akan diperberat. Kita bisa belajar dari kegiatan pemilu pada tahun 2019 kemarin. 

Beban kerja para penyelenggara pemilu saat itu sungguh dipertaruhkan -- bahkan ada petugas yang meninggal akibat keletihan. Maka, hemat saya, mungkin idealisme proyek pemilu serentak ini, juga bisa mengkaji dampak-dampak langsung bagi petugas penyelenggara pemilu.

Kedua, soal kualitas evaluasi masyarakat atas kandidat. Pemilu serentak tentunya akan menurunkan kualitas konstituen dalam memilih kandidat pemimpin. Bayangkan dari setiap kegiatan pemilu -- pilpres, pilkada, dan pileg -- bagaimana fokus daya kritis dan keseriusan masyarakat dalam memilih. Terlalu banyak pilihan dan pesta dalam waktu setahun juga membuat kita sebagai warga negara kurang menilai kualitas para kandidat kita.

Ketiga, fokus pilihan konstituen. Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity sekaligus anggota KPU 2012-2017, Hadar Nafis Gumay menilai bahwa dengan pemilu presiden, pilkada, pemilihan legislatif dilakukan secara serentak.

Ada kekhawatiran pemilih hanya terfokus pada pemilu presiden dan menganggap pemilihan lainnya kurang penting (Kompas, 6/1/2021).

Banyaknya jenis kegiatan pemilu, justru membuat masyarakat tidak fokus untuk mencermati setiap ajang pemilu. Bisa saja, masyarakat hanya memperhatikan kegiatan pilkada atau pileg yang dekat dengan situasi dan daerahnya. Jika hal ini terjadi, maka kualitas demokrasi kita justru mengalami disorder.

Keempat, pemilu serentak rentan politik uang. Semakin banyak jenis ajang pesta demokrasi, maka semakin banyak pula praktik-praktik kotor bermunculan.