Beberapa waktu belakangan, akun media sosial lembaga pemerintah menuai perhatian dan jadi perbincangan netizen, terutama karena beberapa di antaranya mencoba untuk menyampaikan informasi dengan lebih menarik dan “lucu”.
Sebenarnya perlukan akun media sosial milik lembaga pemerintah sedikit mengubah gaya komunikasinya menjadi lebih luwes untuk menggaet lebih banyak pengikut? Ataukah tetap harus mempertahankan gaya serius dan resmi seperti citra yang selama ini ditampilkan?
Hal tersebut yang jadi topik diskusi dalam program Kata Netizen yang ditayangkan pada Kamis (8/4).
Diskusi tersebut diulas oleh 3 narasumber, yakni Nadirsyah Hosen (Rais Syuriah PCNU Australia-New Zealand), Ade Armando (pakar komunikasi UI), dan Giri Lumakto (pegiat literasi digital/kompasianer).
Nadirsyah Hosen atau yang akrab disapa Gus Nadir mengungkapkan bahwa sejak Idulfitri tahun 2020 lalu, beliau dibantu oleh beberapa admin untuk mengelola media sosialnya.
"Memutuskan untuk pakai mimin karena selain kesibukan, ternyata masing-masing media sosial berbeda-beda karakter," ujarnya.
Terkait sistem pengelola, Gus Nadir kerap berkoordinasi terlebih dahulu dengan para admin media sosial sebelum memutuskan konten apa yang akan ditayangkan.
Selain tokoh publik seperti Gus Nadir, akun-akun lembaga pemerintah juga mempercayakan pengelolaan media sosialnya pada admin yang ditunjuk khusus.
Para admin inilah yang punya tugas penting menyampaikan dan menyebarkan informasi pada warganet. Salah satu strategi adalah menghadirkan gaya penyampaian yang "lucu".
Terkait hal tersebut, Pakar Komunikas UI, Ade Armando mengatakan bahwa gaya lucu tersebut bisa efektif ketika ada isu kontroversial, supaya penyampaiannya lebih cair.
"Namun, dalam penyampaian pesan perlu mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya kredibilitas dan legitimasi. Gaya lucu tersebut tidak bisa selalu digunakan karena akun lembaga resmi itu harus terlihat berwibawa," katanya.
Gaya lucu, atraktif, dan interaktif dilakukan mungkin dengan tujuan untuk menyesuaikan diri agar mudah diterima oleh warganet. Tapi menurut Ade Armando penyesuaian gaya tersebut seharusnya tidak mengurangi fungsi akun lembaga resmi sebagai andalan publik untuk mendapatkan informasi.
Sementara itu, Kompasianer yang juga pegiat literasi digital, Giri Lumakto memiliki pendapat yang sama bahwa akun lembaga pemerintah harus serius.
Namun, mungkin dari sudut pandang orang kementerian/lembaga netizen Indonesia secara demografis berasal dari golongan milenial atau muda, sehingga untuk menggaetnya harus menggunakan mindset mereka.
"Dunia media sosial adalah dunia yang euforis dan katarsis. Euforia ini bisa jadi sarana atau media akun pemerintah menggunakan candaan tersebut dan menyentuh demografi (netizen) yang lebih luas," ungkapnya.
