Kompasiana News
Kompasiana News

Akun ini merupakan resmi milik Kompasiana. Kompasiana News digunakan untuk mempublikasikan artikel-artikel hasil kurasi, rilis resmi, serta laporan warga melalui fitur K-Report (flash news).

Selanjutnya

Tutup

Hijau Artikel Utama

Catatan Semu Impor Beras Indonesia

25 Januari 2018   15:58 Diperbarui: 25 Januari 2018   19:34 1202 3 1
Catatan Semu Impor Beras Indonesia
Aktifitas buruh wanita dapat memikul empat karung beras di gudang Bulog Panaikang, Makassar, Jumat (12/1/2018).(KOMPAS.com/Hendra Cipto)

Yang berbahaya dari impor beras, barangkali, adalah keberlangsungan hidup petani. Sebab, dengan adanya impor beras tersebut akan berdampak pada turunnya harga gabah di tingkat petani. Dan yang jauh lebih berbahaya: ketergantungan kita akan pangan luar negeri serta mengikis kemandirian bangsa. 

Dalam kajian yang dilakukan Kanopi FEUI, pada umumnya sebagian masyarakat menganggap bahwa impor beras dipicu oleh produksi atau suplai beras dalam negeri yang tidak mencukupi.

"Akan tetapi, pada kenyataannya impor beras dilakukan ketika data statistik menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus beras." tulis mereka dalam laporannya yang berjudul Kebijakan Impor Beras di Indonesia.

Mari melihat bagaimana data yang disajikan BPS dalam Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, 2011. Menurut laporan, BPS memperkirakan produksi padi pada tahun 2011 mencapai 68,06 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 2,4 persen dibandingkan tahun 2010. Jika dikonversi ke beras, artinya pada tahun ini produksi beras nasional sebesar 38,2 juta ton.

Seperti dikutip langsung dalam artikel Data Produksi Beras, Realitas atau Subjektivitas? mengejar target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3,7 juta ton sangatlah mustahil. Sebab, menurut peneliti bidang ekonomi pertanian, Husein Sawit, "walaupun dengan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah sebesar 10 persen sehingga menjadi Rp 4.070 (GKP) dan Rp 8.030 (beras kualitas medium)."

Itu artinya jika dibandingkan dengan konsumsi beras Indonesia, Kanopi FEUI menyebutkan sebanyak 34 juta ton per tahun, Indonesia sedang mengalami surplus beras sebanyak kurang lebih 4 juta ton beras. Lantas, mengapa pemerintah masih mengupayakan impor beras?

Julkhaidar Romadhon menjelaskan dalam tulisannya, data produksi beras akan ada kaitannya dengan jumlah serapan beras petani oleh pemerintah. Logikanya, jika kita benar-benar surplus, produksi beras melimpah maka BULOG tidak akan kesulitan melakukan penyerapan gabah beras petani. Ini sudah menjadi hukum alam atau fenomena biasa dalam ilmu ekonomi.

"Jika pasokan beras tak mencukupi kebutuhan, maka harga beras akan melonjak sehingga potensi meningkatnya kemiskinan semakin besar. Pemerintah selalu mengambil risiko yang agak pesimis, karena pemerintah tidak mau menanggung apapun," ujar Julkhaidar Romadhon dalam tulisannya Data Produksi Beras, Realitas atau Subjektivitas?

***

Jika merujuk kepada beberapa data statistik, kerap disebutkan bahwa angka konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 80 porsen. Yang secara tidak langsung bisa disimpulkan: impor atau tidak, secara umum nasi adalah makanan pokok kita!

Karena impor beras tidak hanya menyangkut harga diri sebagai bangsa agraris, ujar Kadir Ruslan dalam tulisannya Mengapa Indonesia Sulit Sekali Swasembada?

"Jika impor beras dilakukan saat produksi padi petani kita melimpah, harga gabah bakal jatuh. Hasil panen padi pun bisa jadi tidak mampu menutupi biaya produksi. Kalaupun untung, keuntungan yang diperoleh kemungkinan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," lanjutnya.

Catatan penting yang dituliskan oleh Kadir Ruslan adalah tentang persoalan pelik bangsa Indonesia yang sampai sekarang tidak pernah (lagi) melakukan swasembada beras. Alasan yang Kadir Ruslan coba jelaskan yaitu daya dukung petani yang rendah.

"Kondisi kemiskinan di sektor pertanian sejalan dengan fakta bahwa selama ini tingkat kesejahteraan petani kita cenderung stagnan. Tengoklah perkembangan indeks nilai tukar petani (NTP). Indikator yang dianggap menjelaskan perkembangan tingkat kesejahteraan petani itu dalam sepuluh tahun terakhir angkanya seolah begitu-begitu saja: stagnan."

Julkhaidar Romadhon juga mengingatkan, indikator yang digunakan untuk menentukan beras negara lain masuk yaitu stok beras pemerintah itu sendiri. Stok aman minimal yang harus dikuasai pemerintah pada akhir tahun, agar tidak melakukan impor beras rata-rata harus diatas 1 juta ton.

Sanggupkah pemerintah melakukan itu? Jika belum, toh, petani sudah berusaha dan anggaplah swasembada beras pernah terjadi di Indonesia: betapa manis jika bisa mengulang itu kembali, bukan? 

(hay/yud)