Mohon tunggu...
Toto Priyono
Toto Priyono Mohon Tunggu... Liberal Javanese People

Bagi saya, hal yang paling mengecewakan sempitnya pengetahuan, "Intuisionisme". Tertarik dengan : Filsafat Romantisisme, Sosial-Budaya, Sastra dan Politik

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Konflik Kepentingan Kivlan Zen dalam Politik Mutakhir?

12 Juni 2019   13:02 Diperbarui: 12 Juni 2019   13:14 0 5 4 Mohon Tunggu...
Konflik Kepentingan Kivlan Zen dalam Politik Mutakhir?
ilustrasi: Mayor Jenderal TNI Purn Kivlan Zen (kanan) berjalan meninggalkan Bareskrim Polri usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (13/5/2019). Kivlan diperiksa terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong dan melakukan makar. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Peranan dalam semesta dan wacana politik, tentu tanpa kepentingan, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Tetap orang yang membela peranan politiknya, ia tengah dihadapkan dengan konflik kepentingan politik itu.

Dari semua dinamika politik yang terjadi pra Pilpres atau pun pasca Pilpres, semua membidik pernanan termasuk sepak terjang yang dilakukan oleh Kivlan Zen. Dalam beberapa tahun terakhir ini, upaya lantang dalam menanggapi issue-issue politik terus dilakukan oleh Kivlan Zen.

Issue-isue bangkitnya PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan lantang ia "Kivlan Zen" suarakan tetapi tanpa pernah ada bukti konkrit dari dirinya. Partai komunis masih menjadi partai yang dilarang keberadaannya oleh Negara, bukankah ketika ia  punya bukti kuat ia dapat membuktikannya pada Negara?

Penangkapan dirinya dan sejumlah tokoh dalam upaya dugaan makar terhadap Negara lewat demo 212 tahun 2016 memberi bukti, "betapa besarnya peran Kivlan Zen dalam semesta politik Indonesia saat ini". Namun menjadi pertanyaan yang menganjal semua orang, apa konflik kepentingan dari seorang Mayjen (purn) Kivlan Zen? Kivlan Zen bukan politikus yang sedang mencari citra untuk dipilih masyarakat.

Memang dalam politik demokrasi menyampaikan kritik dengan lantang ataupun lembut sekalipun "itu tidak pernah salah". Dalam hal ini jika warga Negara tidak puas dengan kinerja pemerintah, ia bebas berpendapat.

Tetapi disayangkan jika kritik tersebut harus melalui kekerasan bahkan menginginkan adanya korban manusia untuk: sebagai tumbal politik yang kini tengah marak menjadi perbincangan berbagai media pasca Pilpres 2019.

"Politik dan korban dari politik, sepertinya tidak dapat dilepaskan dari jalannya politik itu sendiri. Kejahatan akan Hak Asasi Manusia semua bersumber dari berbagai kepentingan politik itu terjadi di berbagai belahan dunia"

Membaca kepentingan Kivlan Zen
Seperti tiada habisnya dalam dinamika politik mutakhir Indonesia peran dari sosok "Kivlan Zen" di dalamnnya. Tentu peran itu tidak hanya peran yang dijalankan semata untuk kepentingan orang lain. Ada kepentingan dirinya sendiri dalam politik mutakhir ini. Saya kira Kivlan Zen membidik sesuatu yaitu: peranan politik yang besar di masa depan, lalu mengamankan namanya dari sesuatu yang di perbuatnya pada masa lalu.

Tidak bertemunya negosiasi dengan pemerintahan berkuasa saat ini ikut andil dalam setiap perjuangan-perjuangan yang dilakukan Kivlan Zen beberapa tahun terakhir. Entah mengapa dan menjadi pertanyaan; kenapa ia tidak mengikuti jejak purnawirawan TNI lainnya yang masuk dalam jajaran pemerintahan yang berkuasa kini?

Mungkin alasan ideologis dan peranan masa lalu yang frontal menjadi dasar tidak dapatnya bergabung dengan pemerintahan, yang saat ini banyak diisi oleh ex Mahasiswa pergerakan menentang Orde Baru seperti; Adian Napitulu, Budiman Sujatmiko, Nezar Patria dan lain sebagainya.

Maka tidak heran jika di ruang jalanannya ia "Kivlan Zen" menyerang mereka ex Mahasiswa pergerakan 1998 dengan berbagai issue miring sebagai kader Partai Komunis Indonesia yang saat ini menghuni Istana Presiden. Tentu untuk menarik orang-orang yang anti dan phobia terhadap komunisme di Indonesia. Bukankah kenyataannya komunisme dilarang negara dan kader-kadernya telah mati dibantai 1965 silam?

Penulis hanya ingin bersepekulasi, mungkin kiprah Kivan Zen dalam beberapa tahun terakhir ini dalam semesta wacana politik  ingin mengamankan namanya. Memang ia "Kivlan Zen" tidak mempunyai kaitan terhadap kejahatan  besar manusia masa lalu pada tahun 1965, karena pada waktu itu, ia masih duduk di bangku SMA di Medan.

Tetapi menurut berbagai sumber literatur media, Kivlan Zen mempunyai peran besar pada peristiwa mei 1998, di mana di sana juga terjadi kerusuhan dan banyak korban kejahatan manusia atas nama politik menetang pemerintahan Orde Baru.

Bukan tidak mungkin upaya frontal yang dilakukan oleh Kivlan Zen beberapa tahun terakhir adalah upaya menjaga namannya. Karena bukan tidak mungkin, masih ada ex Mahasiswa pergerakan 1998 di istana suatu saat bisa menggugat perannya dalam demonstarasi yang menelan banyak korban 1998 untuk ditindak secara hukum.

Merapatnya pada kubu salah satu Paslon dalam Pilpres 2019 pun tentu bukan tanpa maksud bagi Kivlan Zen. Mungkin ia membidik Menteri Pertahanan jika pasangan yang didukungnya menjadi Presiden dan berkuasa. Tentu ini juga spekulasi, di ruang Menteri Pertahanannya itu, ia dapat membidik lawan yang saat ini menjadi politikus setelah bertrasformasi dari mahasiswa pergerakan mentang Orde Baru.     

Harapan politik lebih beradab
Ditangkapnya dan ditetapkannya Iwan sebagai tersangka pelaku yang disinyalir sebagai alat untuk membunuh beberapa tokoh nasional mengaku atas perintah dari Kivlan Zen sendiri sangat mencoreng citra politik mutakhir. Memang itu belum dibuktikan dan masih didalami kebenarannya, apakah Kivlan Zen memang mempunyai pengaruh terhadap upaya rencana pembuhan itu atau tidak?

Tetapi yang dilihat dari hal ini jika itu benar sebagai dalang rencana pembunuhan, atau upaya rekayasa (hoax) yang berkuasa atas pendapat pengacaranya. Apakah Kivlan Zen sebegitu membela konflik kepentingannya dengan begitu membabi buta?

Bukankah "Gus Dur" dalam pendapatnya di acara Talk Show Kick Andy dulu pernah berkata bangsa ini adalah penakut tidak berani menghukum yang salah? Jika ia "Kivlan Zen" salah di masa lalu, bukankah hanya bergabung dengan pemerintah dapat bersih namanya seperti mantan Jendaral-Jendral lainnya?

Jadi untuk kepentingan apa lagi? Kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi tahun 1965 silam yang jelas, siapa yang bertanggung jawab itu juga tidak pernah dinyatakan bersalah apa lagi mendapat hukuman Negara.

"Seperti yang terjadi di belahan dunia lainya. Negara dan politik adalah proyek bersama, ketika mereka bersinergi, sejarah bangsa saja dapat dibelokkan tergantung yang berkuasa, apa lagi sekedar membersikan nama".  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2