Tanggung jawab menjaga kepercayaan publik adalah tanggung jawab kolektif—dari pimpinan hingga staf paling bawah. Negara harus membangun sistem yang membuat jujur menjadi mudah, dan curang menjadi mustahil.
5. Dari Pembersihan Menuju Transformasi Budaya Kerja
Pemecatan 26 pegawai hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju transformasi kultural di Kementerian Keuangan. Perubahan sejati baru terjadi ketika setiap pegawai menjadikan integritas sebagai identitas, bukan kewajiban administratif.
Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun ekosistem kerja yang berbasis nilai, bukan sekadar aturan. Karena nilai memiliki daya tahan yang lebih kuat dibanding peraturan tertulis. Jika kejujuran sudah menjadi budaya, maka pengawasan menjadi otomatis.
Reformasi birokrasi tidak akan tuntas dalam semalam. Namun langkah tegas DJP menunjukkan bahwa arah sudah benar: menegakkan etika sebagai tulang punggung kinerja publik.
Menegakkan Integritas, Merawat Kepercayaan
“Kepercayaan publik adalah aset tak ternilai—sekali hilang, sulit dikembalikan,” ujar Dr. Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Kalimat itu menegaskan bahwa keputusan tegas DJP adalah upaya menjaga martabat negara.
Sebagai warga, kita berhak mengapresiasi dan sekaligus mengawasi. Karena keberlanjutan reformasi hanya akan hidup jika publik menjadi bagian dari prosesnya. Bukan dengan curiga, tetapi dengan harapan dan partisipasi.
Refleksi Akhir: Integritas Adalah Jalan Panjang
Setiap keputusan tegas pasti menimbulkan gelombang resistensi. Namun dalam jangka panjang, hanya integritas yang akan membawa lembaga publik bertahan. Ketika Purbaya berkata “sekarang bukan saatnya main-main lagi,” ia bukan hanya menegur pegawai, tetapi juga mengingatkan bangsa.
Reformasi birokrasi sejati menuntut keberanian moral dan konsistensi sistemik. Dan mungkin, langkah DJP kali ini adalah awal kecil dari kebangkitan besar birokrasi Indonesia yang bersih, kuat, dan dipercaya rakyatnya.
