2. Integritas sebagai Napas Reformasi Pajak
Integritas bukan jargon moral, melainkan sistem nilai yang menopang kepercayaan fiskal. Ketika pegawai pajak menyimpang, yang tercoreng bukan hanya lembaganya, tetapi juga kredibilitas negara. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyadari hal ini dan memilih langkah paling sulit: membersihkan rumah sendiri.
Kebijakan ini menunjukkan keseriusan membangun governance yang sehat di sektor yang paling sensitif terhadap korupsi. Pemecatan bukan bentuk balas dendam birokrasi, melainkan proses penegakan nilai keadilan internal. Dengan begitu, kejujuran tidak lagi menjadi beban, tapi standar kerja.
Reformasi birokrasi di DJP harus terus dijaga sebagai proses jangka panjang, bukan sekadar respons atas sorotan publik. Karena dalam lembaga sekompleks perpajakan, satu tindakan curang bisa mengguncang kepercayaan nasional.
3. Keberanian Bimo dan Pesan Kepemimpinan Moral
Langkah Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang popularitas, melainkan keberanian mengambil keputusan tak populer. Saat banyak pejabat memilih diam demi kenyamanan, Bimo memilih menegakkan disiplin demi marwah lembaga. Ia menolak kompromi atas integritas.
Dalam sejarah birokrasi Indonesia, jarang sekali kita melihat pejabat publik memutuskan pemecatan massal tanpa tekanan eksternal. Artinya, ini bukan sekadar damage control, melainkan langkah strategis membangun budaya profesional. Kepemimpinan moral semacam ini layak dijadikan teladan bagi pejabat lain di kementerian mana pun.
Publik membutuhkan figur seperti Bimo—yang menempatkan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Karena hanya dengan keberanian moral, lembaga publik bisa kembali menjadi rumah kepercayaan rakyat.
4. Krisis Kepercayaan dan Tanggung Jawab Kolektif
Isu di DJP bukan sekadar persoalan individu, melainkan gambaran krisis kepercayaan institusional. Masyarakat sudah terlalu sering mendengar kabar penyimpangan di lembaga keuangan negara. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, memperdalam jurang antara pemerintah dan rakyat.
Karenanya, langkah bersih-bersih harus dibarengi dengan edukasi dan reformasi sistem. Pengawasan digital, pelaporan publik, serta peningkatan kesejahteraan pegawai menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Integritas tidak bisa tumbuh di lingkungan yang permisif terhadap kecurangan.
