![[dpr] Gaji Tetap Mengalir, Tapi Hati Rakyat Sudah Pergi: Perlunya Etika dan Adab bagi Anggota Dewan](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/02/file1b549156-2ec1-45a4-b331-a757f7fc9902-68b6499eed64152c5867fef4.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
DPR, Bisakah Belajar Mendengar Sebelum Rakyat Marah?
"Kebijaksanaan bukan datang setelah gaduh, tapi sebelum rakyat teriak."
Oleh Karnita
Pendahuluan
Mengapa rakyat harus turun ke jalan lebih dulu sebelum wakilnya menjelaskan duduk perkara tunjangan rumah? Senayan pada Senin, 25 Agustus 2025, menjadi saksi ribuan massa dalam aksi Revolusi Rakyat Indonesia yang berlangsung sejak pagi hingga malam. Kompas.com (26/8/2025) menurunkan laporan berjudul “Dasco: Setelah Oktober 2025, Anggota DPR Tak Terima Tunjangan Rumah Rp 50 Juta Per Bulan Lagi”, yang menegaskan betapa sensitifnya isu transparansi fasilitas negara di mata publik.
Sejak pagi, suasana di sekitar Gedung DPR/MPR RI dipenuhi simbol perlawanan, mulai dari tabur bunga hingga aksi teatrikal mahasiswa. Namun, ketika sore menjelang, situasi berubah: gas air mata ditembakkan, bentrokan pecah, dan fasilitas umum pun rusak. Malam itu Jakarta macet total, sebuah tanda betapa rapuh komunikasi negara dengan rakyat bila dijembatani dengan penjelasan yang datang terlambat.
Penulis tertarik membahas isu ini karena ia mencerminkan jurang komunikasi yang belum kunjung teratasi. Mengapa klarifikasi soal tunjangan DPR baru muncul setelah kericuhan? Mengapa suara rakyat seringkali baru didengar jika sudah menggema lewat demonstrasi? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kita pada refleksi tentang etika komunikasi politik yang lebih bijak.
1. Tunjangan DPR: Antara Fakta dan Persepsi Publik
Tunjangan rumah DPR sebesar Rp 50 juta per bulan sejak Oktober 2024 memang menuai polemik luas. Banyak publik menilainya sebagai pemborosan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum sepenuhnya pulih. Penjelasan bahwa dana itu dipakai untuk kontrak rumah lima tahun memang logis secara administratif, namun terkesan elitis dalam penyampaian. Rakyat melihat nominal, bukan mekanisme angsuran.
Polemik ini mengajarkan bahwa komunikasi kebijakan tidak cukup berbasis teknis, melainkan juga harus sensitif terhadap psikologi publik. Angka Rp 50 juta per bulan adalah simbol ketimpangan ketika masih banyak guru honorer, tenaga medis, hingga petani hidup pas-pasan. DPR seharusnya menyadari bahwa simbol jauh lebih kuat daripada sekadar logika anggaran. Transparansi tanpa empati hanya akan memicu jarak.
