Gelombang protes menolak kenaikan tunjangan DPR menyebar ke berbagai kota tak hanya terpusat di Jakarta
DPR ditantang untuk legowo mengembalikan tunjangan, agar empati dan kepercayaan rakyat dapat dipulihkan.
DPR baru menjelaskan soal tunjangan rumah setelah demo pecah. Mengapa rakyat harus berteriak dulu untuk didengar?
Selama negara ada, keadilan sosial seharusnya nyata, bukan sekadar janji di atas kertas
Kritik publik atas tunjangan rumah DPR Rp 50 juta menyoroti ketidakadilan, sensitivitas sosial, dan prioritas kebijakan negara.
![[sosbud] Teh Tradisional vs Teh Instan, Siapa Paling Sosial?](https://assets-a1.kompasiana.com/images/avatar/941e83e0-d7bc-46e6-b4a7-0a40dc0aef80-613c2bcb01019006d5292102.jpg?t=t&v=40&x=40){kind=small}
