Mohon tunggu...
kakak irbah
kakak irbah Mohon Tunggu... content writer

Hai, sifat introvert membawaku senang dengan dunia menulis. Semoga karyaku bisa bermanfaat!

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Rakyat KencangkanPinggang Demi Efisiensi, Pejabat Justru Tebalkan Dompet

13 Juli 2025   12:05 Diperbarui: 13 Juli 2025   12:05 71
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ironis. Sungguh ironis. Ketika negara menggaungkan efisiensi anggaran dengan narasi sakral demi "menyelamatkan" keuangan negara, justru pada saat yang sama, praktik korupsi tumbuh subur seperti gulma yang disiram pupuk mahal.

Apa buktinya? Tahun ini, pemerintah mengklaim berhasil menghemat hingga Rp 306 triliun melalui program efisiensi. Konon demi keberlanjutan fiskal, demi rakyat. Tapi coba kita buka mata lebih lebar: di tengah "hemat-hemat" ini, muncul kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 968 triliun, belum termasuk skandal timah Rp 300 triliun, Chromebook Rp 9,9 triliun, dan puluhan kasus lainnya. Kalau dihitung total, kita sedang bicara soal uang rakyat yang raib hingga lebih dari satu kuadriliun rupiah.

Pertanyaannya sederhana: benarkah negara ini kekurangan uang?

Jawabannya: tidak. Uangnya ada, sangat banyak. Tapi uang itu tidak turun ke rakyat. Ia berputar dalam lingkaran elite: pejabat, pengusaha kroni, dan tangan-tangan licin yang tak pernah merasa cukup. Ini bukan lagi soal kebocoran anggaran. Ini tsunami.

Sementara itu, rakyat? Diminta berkorban. Penerima bantuan iuran JKN (PBI JKN) dinonaktifkan. Tunjangan guru dikurangi. Dana bansos disunat. Riset, militer, layanan publik---semuanya kena pangkas. Semua demi efisiensi. Tapi rakyat tidak tahu, bahwa saat mereka mengencangkan ikat pinggang, para pejabat sedang berpesta pora.

Inilah buah dari sistem yang tak menjadikan agama sebagai landasan mengelola negeri. Sistem sekuler kapitalistik neoliberal menempatkan materi sebagai standar kebahagiaan dan kekuasaan. Wajar jika jabatan dijadikan peluang untuk "balik modal", bukan amanah untuk melayani.

Lalu kita terjebak dalam ilusi demokrasi. Demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nyatanya? Hanya untuk yang punya modal. Kekuasaan dibeli lewat transaksi. Setelah itu, saat menjabat, balik modal dulu, baru kerja. Maka jangan heran jika korupsi bukan lagi pelanggaran, tapi strategi bertahan hidup para elite.

Korupsi di negeri ini telah menjelma jadi sistematis. Menggurita. Bukan hanya di pusat, tapi sampai ke desa-desa. Bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif dan yudikatif. Ketika kasus korupsi diusut, muncul kasus baru: suap ke penegak hukum, diskon hukuman, bahkan fasilitas mewah dalam sel tahanan.

Maka berharap demokrasi kapitalisme bisa memberantas korupsi adalah mimpi di siang bolong. Justru sistem inilah yang melanggengkan akar-akar korupsi.

Islam dan Solusi Tuntas atas Korupsi

Berbeda dengan sistem sekuler kapitalistik, Islam punya mekanisme preventif dan kuratif terhadap korupsi. Islam bukan hanya sistem ibadah, tapi juga sistem pemerintahan. Dan sistem ini meletakkan keimanan sebagai asas, bukan nafsu kekuasaan.

Dalam sistem Islam, jabatan adalah amanah, bukan alat mencari untung. Setiap penyelenggara negara harus diaudit hartanya sebelum dan sesudah menjabat. Jika hartanya bertambah secara mencurigakan dan tidak bisa dijelaskan, negara akan menyita.

Islam juga menetapkan sanksi tegas. Korupsi adalah khianat, risywah (suap), dan penggelapan hak. Semuanya haram. Hukuman bagi pelaku ditentukan dengan takzir---bisa sampai hukuman mati, tergantung beratnya kejahatan. Tidak ada potongan masa tahanan. Tidak ada sel mewah. Tidak ada pengadilan tingkat tiga. Sekali diputus, langsung eksekusi.

Ini bukan khayalan. Ini pernah terjadi. Dalam sistem Islam selama ratusan tahun membuktikan bahwa pemerintahan bisa bersih dari korupsi. Sejarah mencatat bagaimana rakyat hidup sejahtera tanpa bantuan utang luar negeri. Hak-hak dasar dipenuhi. Harta terdistribusi adil. Karena penguasa saat itu takut kepada Allah, bukan pada hasil survei atau pemilik modal.

Jika hari ini kita terus bertahan pada sistem yang sama, maka korupsi hanya akan makin besar dan makin sulit diberantas. Kita perlu sistem yang menancapkan iman, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan---bukan hanya jargon, tapi realitas.

Islam adalah satu-satunya sistem yang terbukti mampu menghapus korupsi hingga ke akar-akarnya.

Wallahualam bissawab.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun