 Indonesia juga diberikan sekitar US $2.6 juta oleh ADB selama 18 bulan. Selain itu, bank dunia menyediakan bantuan teknis yang diperlukan untuk memperkenalkan CCT dan membantu menyiapkan sistem penargetan. Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memainkan peran penting dalam memperkenalkan program CCT, termasuk wakil menteri untuk pengentasan kemiskinan, tenaga kerja dan usaha kecil-menengah, direktur Jenderal bagian direktorat kemiskinan dan direktorat perlindungan sosial dan kesejahteraan.
Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Pada bidang kesehatan, peserta PKH memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi, dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Adapun kepada bidang pendidikan, peserta PKH memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga ke satuan pendidikan sesuai dengan jenjang sekolahnya.
Melalui pemberian akses untuk mengambil hak kebahagiaan para rumah tangga sangat miskin (RSTM) dan keluarga sangat miskin (KSM), diharapkan peserta PKH dapat memaksimalkan manfaat tanpa menyia-nyiakan kesempatan ini. Untuk menerapkan hak kebahagiaan walaupun mereka masih berada di ranah kemiskinan. Kebijakan ini sudah mendapatkan apresiasi dari luar, bahkan pernah disarankan oleh Bank Dunia. Sehingga, dimungkinkan baik itu di bidang kesehatan dan pendidikan, peserta PKH untuk lebih aktif dalam menjalankan komitmennya.
Penulis menemukan empat skripsi saat berkunjung ke Universitas Airlangga yang membahas mengenai masalah PKH di Jawa Timur. Dari beberapa skripsi mahasiswa Universitas Airlangga dapat saya simpulkan seperti di bawah ini.
Sementara menurut peneliti Ambarwati dengan skripsi berjudul Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Kesehatan Terhadap Perilaku Kesehatan Peserta PKH Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung (2014:118) menyatakan bahwa, "Implementasi komitmen PKH komponen kesehatan oleh responden di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung sebagian besar masuk kategori sangat patuh (38,8%), sebanyak 29,9% masuk pada kategori patuh dan tidak patuh hanya 4,5%."
Untuk di wilayah Krembung, Kabupaten Sidoarjo, yang dilakukan juga oleh peneliti Rima Irsalina dalam skripsi berjudul berjudul Program Keluarga Harapan (Studi Tentang Peran Program Keluarga Harapan Terhadap Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo) (2011:55) menyatakan bila kecamatan Krembung mulai menerima bantuan sejak tahun 2008, sedangkan di Sidoarjo PKH sudah masuk pada tahun 2007. Peserta PKH terbanyak pada penerima bantuan sejak tahun 2008 sebanyak 89%. Itu artinya responden menikmati bantuan PKH selama kurang lebih tiga tahun. Untuk melakukan pelanggaran komitmen kepada programa PKH di kecamatan Krembung, Sidoarjo hanya sebanyak 28% .
Namun, menurut Munari Kustanto ada sedikit simpulan yang berbeda mengenai program PKH di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sidoarjo. Melansir thesis milik Kustanto dengan judul Konstruksi Sosial Tentang Pendidikan Pada Kalangan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Sidoarjo (2017:186) menyatakan bila konstruksi sosial yang dimiliki penerima PKH di Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung tidak dapat dilepaskan dari stock of knowledge mereka tentang pendidikan. Pengetahuan masyarakat miskin tentang pendidikan berlangsung turun-temurun membenarkan bahwa pendidikan bukan hal yang penting. Ketidakberdayaan ekonomi menjadi orang tua penerima PKH lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari daripada pendidikan.
Menilik empat skripsi di atas, yang penulis temukan di perpustakaan Universitas Airlangga menarik kesimpulan bahwa penulis mempercayai program kebijakan pemerintah mengenai bantuan tunai bersyarat sangat berjalan signifikan untuk RSTM dan KMS. Penerima manfaat juga mampu berkomitmen untuk menjalani ketentuan dari program PKH tersebut tanpa menyalahgunakan kebijakan ini.
