Enaknya Punya Pejabat: Guru Honorer Pandeglang Jadi Bukti, Jalan di Tempat Selama 20 Tahun

Respon Cepat yang Datang Terlambat

Setelah kisah Doni viral di televisi nasional dan media lainnya, barulah para pejabat di Pandeglang bergerak. Berita terbaru menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan segera membangun rumah guru honorer yang tak layak huni itu. 

Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPKPP) Pandeglang, Roni, menyatakan bahwa ini adalah prioritas dan tidak bisa ditunda-tunda. Respons ini tentu saja patut diapresiasi, namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa respons ini datang terlambat. Mengapa harus menunggu kisah ini menjadi berita nasional terlebih dahulu?

Seandainya kisah Doni tidak diangkat ke media, apakah para pejabat akan tetap peduli? Apakah rumah Doni akan tetap diperbaiki? Kemungkinan besar tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini lebih reaktif daripada proaktif. 

Mereka baru akan bertindak jika ada tekanan dari publik atau media. Ini adalah cerminan dari budaya birokrasi yang malas dan tidak peka. Padahal, seharusnya mereka memiliki data, mereka seharusnya memiliki program-program yang bisa menjangkau masyarakat paling bawah.

Enaknya punya pejabat yang responsif, tapi responsnya baru muncul setelah ada sorotan kamera. Inilah yang membuat masyarakat seringkali skeptis. Mereka merasa bahwa perhatian dari pejabat itu sifatnya insidental, bukan karena kepedulian yang tulus. 

Mereka membangun citra seolah-olah mereka bekerja keras, peduli terhadap rakyat, namun pada kenyataannya, banyak masalah kecil yang luput dari pandangan mereka. Masalah yang bagi mereka kecil, bagi Guru Honorer seperti Doni adalah masalah besar yang menentukan nasib keluarga.

Pernyataan "ini menjadi prioritas karena rumah tidak bisa tahun depan ditunda-tunda" terdengar ironis. Selama bertahun-tahun rumah itu sudah dalam kondisi tak layak, bahkan sudah ambruk. 

Mengapa tidak menjadi prioritas sejak dulu? Mengapa harus menunggu dua tahun setelah rumah ambruk? Dua puluh tahun Doni mengabdi, dua tahun ia mengungsikan anak istrinya, dan barulah para pejabat berkata "tidak bisa ditunda-tunda". Ini adalah pengakuan yang tidak sengaja dari kegagalan mereka sendiri. Kegagalan untuk melihat dan bertindak sejak dini.

Keberadaan DPKPP Pandeglang yang langsung meninjau rumah Doni setelah berita viral adalah langkah yang baik. Namun, pertanyaan besar tetap ada: mengapa baru sekarang? Mereka punya mata, mereka punya telinga. 

Atau mungkin mereka hanya punya mata untuk proyek-proyek besar yang menguntungkan dan punya telinga untuk bisik-bisik yang berisi kepentingan. Sementara itu, rakyat kecil seperti Doni hanya bisa menelan ludah.