Politik Bermoral
Namun aspek lain yang bisa ditinjau  adalah aspek moral atau istilah lain disebut etika politik yang menyajikan persoalan moral.
Menurut Franz Magnis-Suseno dalam bukunya, (Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, halaman 3) etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik.
Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada saat struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk.
Dalam praktiknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Untuk itu, etika politik berusaha membantu masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata.
Dalam praktiknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Untuk itu, etika politik berusaha membantu masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata.
Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik-buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata susila (kesusilaan), tata sopan santun (kesopanan) dalam pergaulan politik.(Widjaja. H. A. W. Etika Pemerintah. 1997. Jakarta: Bumi Aksara)
Menyimak pendapat para pakar diatas dapatlah disimpulkan mengenai 'pantas' dan 'tidak pantasnya' pelaku politik dalam 'bermain'. Bisa juga dikaitkan dengan dinasti politik, meski tidak semata-mata etika politik hanya bicara soal dinasti politik, cakupan etika politik dalam hal moral masih jauh lebih dalam dan luas.
Menurut pendapat saya dinasti politik tidaklah semata-mata 'buruk' atau negatif. Bergantung dari hasilnya. Seorang yang memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dengan petahana tidak semerta-merta merupakan politikus yang tidak baik.Â
Bahkan tidak lebih baik dengan yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan petahana. Hal tersebut pandangan yang keliru. Karena bila sang calon yang notabene merupakan keluarga petahana memiliki kompetensi yang memadai, tentunya hal tersebut teruji setelah menjalankan roda pemerintahan, maka hasil 'dinasti politik' membawa kebaikan.
Sebaliknya sisi negatif dari dinasti politik ini akan membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga.
