Oligarki dalam Sistem Kepartaian di Indonesia

Partai politik sebagai bagian dari demokrasi adalah sebuah organisasi politik yang berfungsi sebagai mobilisasi massa dan kontrol pemerintah. Banyak ilmuwan politik telah mendefinisikan partai politik dari beragam perspektif. Menurut Heywood (1997) partai politik adalah sekelompok orang yang diorganisir untuk tujuan mendapatkan kekuasaan pemerintahan, dengan melalui pemilihan atau dengan cara lain. Partai politik berfungsi juga sebagai sarana masyarakat terjun langsung kedalam pemerintahan, dijelaskan lebih rinci oleh Gabriel Almond (1967) bahwa fungsi partai politik adalah: 1) Sosialisasi politik, 2) Partisipasi politik, 3) Rekrutmen politik, 4) Komunikasi politik, 5) Pemandu kepentingan. Kemudian secara keseluruhan partai-partai yang ada masuk kedalam sebuah sistem, sistem kepartaian dapat digolongkan menjadi lima tipe yaitu; Proto partai, partai kader, partai massa, partai diktator dan partai catch-all. Tipe ini memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda dari satu tipe dan tipe lainnya dan dapat diamati dari ideologi, basis masa, jumlah keanggotaan dan arah pergerakan. 

Dengan peran yang sangat vital dalam demokratisasi negara, partai politik seringkali masih di dominasi oleh segelintir kecil orang saja, oligarki partai politik ini membuat keputusan dan kekuasaan yang ada hanya dimiliki oleh sedikit dari masyarakat saja. Dalam buku Robert Michels (1911) disebutkan bahwa partai politik memiliki kecenderungan besar dalam "hukum besi oligarki" dimana ia sebutkan juga bahwa penguasaan dimainkan oleh segelintir kecil yang disebabkan oleh empat hal yaitu; organisasi, kepemimpinan, hubungan organisasi dengan rakyat dan kekuasaan pemerintahan.

Kaderisasi yang menjadi salah satu tahapan proses penting bagi seseorang untuk dapat bisa menduduki posisi kader menjadi tidak penting lagi karena sistem oligarki kepartaian akan merekrut orang-orang terdekat dan kerabat petinggi dari partai politik tersebut. Dampak serius lain yang ditimbulkan oleh oligarki kepartaian adalah terhambatnya regenerasi dan figur dalam arena politik buahnya adalah calon presiden yang itu-itu lagi dan posisi-posisi strategis negara yang diduduki oleh segelintir orang yang memegang kekuasaan.

Implikasinya adalah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah cenderung berpusat pada keuntungan praktik oligarki tersebut, seperti contohnya adalah Undang-Undang KPK dan Minerba. Ini tentu mencederai fungsi partai politik alih-alih berperan sebagai agregator kepentingan masyarakat, partai politik malah memihak keuntungan dari segelintir tadi. 

Tumbangnya pillar demokrasi ini kemudian menghilangkan pula esensi partai politik, dengan demikian oligarki partai politik ini memiliki kecenderungan untuk merusak dan mengancam demokrasi dalam negara itu sendiri.