Di dunia sepak bola, penggemar kerap kali dibuat pusing oleh regulasi Financial Fair Play (FFP) yang menjadi penghalang bagi klub favorit mereka untuk membeli pemain. Lantas, bagaimana jika FFP diimplementasikan dalam sistem politik di Indonesia?
Setelah membaca beberapa sumber, saya dapat menyimpulkan bahwa FFP merupakan regulasi yang dibuat oleh UEFA (the Union of European Football Association) untuk melakukan checks and balances dari aktivitas keuangan dalam sebuah klub.
Dari segi bisnis, klub sepak bola pun berpotensi mengalami kerugian, bahkan bangkrut. Menurut UEFA, salah satu penyebab kerugian tersebut adalah pengeluaran transfer (pemain) yang berlebihan.
Menindaklanjuti hal tersebut, UEFA langsung menyepakati adanya aturan yang mengharuskan klub-klub di Eropa untuk membatasi aktivitas keuangannya.
Hal ini memberikan dampak positif bagi klub dengan keuangan yang medioker seperti Barcelona Luton Town (Inggris), FC Metz (Prancis), SV Darmstadt 98 (Jerman), Hellas Verona (Italia), dan Cadiz CF (Spanyol).
Sebaliknya, klub yang membawa embel-embel perusahaan dengan pemasukan yang nggak masuk akal besarnya (seperti City Football Group, klub sepak bola di bawah Red Bull, dan klub-klub perminyakan seperti PSG dan Newcastle) justru menjerit karena harus mengelola keuangannya sedemikian rupa supaya tidak terkena sanksi.
Jika diibaratkan sebagai pemilu, hubungan antara UEFA dan regulasi FFP ini hampir mirip dengan KPU dan Bawaslu dari segi pengawasan dan penyelenggaraan.
Sebagai seorang pelajar yang menempuh pendidikan politik dan pemerintahan, saya langsung merefleksikan sebuah pertanyaan:
"Kalau regulasi FFP yang dibentuk oleh UEFA ini diimplementasikan ke sistem politik di Indonesia, apa yang terjadi, ya?"
#1 Pengendalian pengeluaran dana kampanye
Ketika FFP diterapkan pada pemilihan legislatif, partai politik yang berkedudukan sama (atau mirip) dengan klub sepak bola akan diharuskan untuk mengendalikan pengeluaran kampanye mereka.
