Entitas pembangunan mencakup pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, aparat desa, tokoh adat, tokoh agama, LSM, dan masyarakat. Setiap entitas punya peran penting. Di Papua, masyarakat adat dan tokoh agama punya legitimasi sosial tinggi. Keterlibatan mereka dalam pengawasan dan perencanaan bisa memastikan dana dipakai sesuai kebutuhan dasar dan jangka panjang.
Namun, kenyataannya, elite lokal sering mendominasi pengelolaan dana, sementara tokoh adat dan tokoh agama kurang dilibatkan, sebatas kasat mata. Akibatnya, proyek pembangunan terkadang hanya menguntungkan kelompok tertentu, bukan masyarakat luas. Agar pembangunan adaptif dan kreatif, semua entitas harus berkolaborasi, bekerja transparan, dan akuntabel.
Kabupaten pedalaman seperti Lanny Jaya, Puncak, dan Yahukimo menjadi contoh nyata perlunya kolaborasi. Dana desa dan Otsus harus digunakan untuk membangun jalan, fasilitas belajar, sanitasi, serta ekonomi lokal seperti pengembangan sektor perkebunan, perikanan, pertanian pegunungan, dan kerajinan tradisional. Pemuda bisa diberdayakan sebagai pengawas penggunaan dana, sekaligus sebagai penggerak inovasi ekonomi lokal berbasis teknologi sederhana untuk kedepan.
Dampak Dana Otsus dan Dana Kampung di Papua
Sejak 2002 hingga 2005, dana Otsus yang masuk ke Papua sudah lebih dari Rp 6 triliun. Tapi indikator pembangunan seperti akses pendidikan, infrastruktur, dan layanan kesehatan masih tertinggal. Kabupaten Puncak, meski menerima Dana Kampung miliaran rupiah per tahun, sebagian besar dana habis untuk transportasi dan logistik. Jalan kampun tetap rusak, fasilitas belajar terbatas, dan layanan kesehatan minim sekali.
Sebaliknya, beberapa desa di Biak Numfor menunjukkan bagaimana dana bisa digunakan kreatif mereka. Mereka memanfaatkan dana untuk usaha produktif berbasis sagu dan perikanan serta membangun jaringan internet untuk pendidikan. Contoh ini menunjukkan bahwa ketika proses partisipatif, struktur kelembagaan, dan kolaborasi entitas berjalan sinergis, dana dapat menciptakan perubahan nyata.
Rekomendasi Pembangunan Kreatif
- Transparansi dan Akuntabilitas: Laporan penggunaan dana harus dipublikasikan, agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
- Fokus pada Ekonomi Lokal: Dana harus mendorong usaha produktif berbasis potensi lokal, bukan sekadar konsumsi jangka pendek.
- Kolaborasi Antar Entitas: Pemerintah, aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat harus bekerja sama.
- Pemberdayaan Pemuda: Pemuda harus dilibatkan sebagai pengawas dan penggerak inovasi, sekaligus pemanfaat teknologi untuk pembangunan lokal.
Kesimpulan
Pembangunan Papua harus menjadi adaptasi kreatif terhadap perubahan. Proses pembangunan harus partisipatif, struktur kelembagaan kuat, dan semua entitas bekerja bersinergi. Dana besar tanpa arah dan pengawasan tidak akan mengubah kehidupan masyarakat. Papua butuh paradigma baru dari budaya bagi-bagi uang menjadi budaya membangun masa depan yang produktif, kreatif, dan berkelanjutan. Dengan cara ini, dana Otsus dan Dana kampun bisa menjadi motor penggerak pembangunan nyata, mengangkat kesejahteraan masyarakat, dan membuka jalan bagi generasi masa depan Papua.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI