Sepenting apakah keberadaan Komite Sekolah bagi orang tua murid ?

3. Transparansi: Penggunaan sumbangan dari wali murid harus transparan dan dipertanggungjawabkan.

Perlu diingat bahwa pungutan yang bersifat wajib atau tidak sukarela tidak diperbolehkan, karena dapat membebani wali murid dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sumber pendanaan pendidikan yang dipungut dari wali murid dilakukan secara transparan, sukarela, dan tidak mengikat.

Nah dalam prakteknya Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Disinilah Komite sekolah dan Sekolah melanggar prinsip peraturan pemerintah tersebut.Sehingga terjadi selisih paham antara wali murid dengan Komite Sekolah.

Dalam transparansi dan demokratik inilah kadang kala rapat Komite Sekolah tidak mempunyai titik temu yang nyata bahkan cenderung Komite Sekolah memaksakan keputusannya.Karena kurang adanya komonikasi yang baik,maka sering terjadi organisasi yang bergerak di Pendidikan masuk untuk menanyakan Keputusan tersebut,sehingga menjadi semakin rumitlah permasalah yang ada dan sampai di laporkan ke Ombudsman RI.

Masukan kepada Kepala Daerah agar melakukan pembinaan terhadap komite sekolah sesuai dengan kewenangannnya. Pembinaan ini, setidaknya dilakukan secara berkala, paling tidak satu tahun sekali. Selain itu, optimalisasi peran dari Dewan Pendidikan, Camat dan Lurah/Kepala Desa sebagai pembidang komite sekolah. Sangat jarang kita dengar peran dari pihak yang disebutkan terakhir tadi, melakukan pembinaan terhadap komite sekolah. Komite sekolah seolah-olah berjalan sendiri.

Kesimpulannya adalah,sekolah serta komite sekolah harus menjalankan peraturan Pemerintah dengan transparan,demokratis,tidak memaksa,Sukarela,dan yang paling penting pihak sekolah harus berani menjalankan pemilihan komite sekolah dengan demokrasi tanpa di interpensi oleh pihak sekolah.