Guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghimbau kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah.
Hal itu diungkapkan oleh, Horas Maurits Panjaitan selaku Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri.
Dalam Seminar ADKASI se -- Papua bertajuk 'Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otsus' yang berlangsung di Jakarta, Senin (11/8/2025).
Kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
"Kegiatan seperti ini tentunya sangat diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan dan penguatan keuangan otsus, serta peningkatan pelayanan publik disetiap daerah," kata Maurits.
Maurits juga menjelaskan, guna mewujudkan kesejahteraan tentunya perlu memperkuat desentralisasi fiskal. Hal itu juga tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga diharapkan dapat menciptakan HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
Maurits juga menekankan, pemberian TKD merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan HKPD
TKD sendiri merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (Pemda) yang wajib disusun secara sistematis dan logis berdasarkan potensi pendapatan dan peraturan perundang-undangan.
"TKD tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan memiliki kebijakan yang mengacu pada berbagai Rencana-rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional," jelasnya.
