Jika yang dimaksud turun jumlah kasus infeksi HIV baru, maka perlu pembuktian yang akurat tidak hanya sekedar pernyataan. Harus ada indikatornya.
Ada lagi pernyataan: Dinas Kesehatan Kota Depok berusaha melakukan pemeriksaan HIV dan AIDS lebih luas kepada masyarakat. Hal itu yang membuat Dinas Kesehatan Kota Depok menemukan para penderita yang terpapar HIV.
Ini ngawur karena tidak semua orang (dalam masyarakat) mempunyai perilaku seksual atau nonseksual yang berisiko tinggi tertular HIV/AIDS.
Sejatinya, yang dianjurkan tes HIV adalah warga, terutama laki-laki dewasa:
- yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual penetrasi (vaginal atau anal), di dalam dan di luar nikah, tanpa kondom dengan perempuan yang berganti-ganti karena bisa saja salah satu dari perempuan tersebut mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS, dan
- yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual penetrasi (vaginal atau anal) tanpa kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasanga, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung atau PSK tidak langsung karena bisa saja salah satu dari PSK tersebut mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS.
Yang perlu diingat pekerja seks komersial (PSK) ada dua tipe, yaitu:
(1). PSK langsung adalah yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan. Tapi, sejak reformasi ada gerakan moral menutup semua lokalisasi pelacuran di Indonesia sehingga lokaliasi pelacuran pun sekarang pindah ke media sosial. Transaksi seks pun dilakukan melalui ponsel, sedangkan eksekuasinya dilakukan sembarang waktu dan di sembarang tempat. PSK langsung pun akhirnya 'ganti baju' jadi PSK tidak langsung.
(2). PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, pemandu lagu, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, dan cewek prostitusi online. Transaksi seks terjadi melalui berbagai cara, antara lain melalui Ponsel, sedangkan eksekusinya juga terjadi di sembarang tempat, rumah, kos-kosan, apartemen, penginapan, losmen, hotel melati, hotel berbintang.
Pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia bias gender terkait dengan mewajibkan ibu rumah tangga yang hamil untuk jalani tes HIV. Padahal, mereka tertular dari suaminya. Tapi, suami tidak jelani tes HIV. Ini merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).
Sebaiknya Pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia membalik paradigma berpikir: pasangan suami istri dengan kondisi istri hamil menjalani konseling HIV/AIDS. Jika suami mempunyai perilaku seksual atau nonseksual yang berisiko tertular HIV/AIDS, maka diminta tes HIV. Kalau hasil tes suami HIV-positif baru istrinya jalani tes HIV. Kalau suami HIV-negatif istri yang hamil tak perlu tes HIV, kecuali pernah menikah dengan laki-laki lain sebelumnya perlu jalani tes HIV.
Disebutkan pula: Dinas Kesehatan Kota Depok berusaha melakukan pencegahan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Baca juga: Kota Depok Menunggu Perda untuk Menanggulangi HIV/AIDS (Kompasiana, 5 Oktober 2022)
