Mohon tunggu...
Iwan Indrawan
Iwan Indrawan Mohon Tunggu... Insinyur - Sebuah ikatan bathin untuk negeri

semua memiliki hak berpendapat

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Bubarkan DPR, Ganti Sistem

29 November 2021   13:28 Diperbarui: 29 November 2021   13:57 98
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Lihat saja tukang ojek (coba pikir beberapa tahun lalu, profesi ini maaf hanya untuk yg sangat terpaksa karena sulit kerja) namun sekarang walaupun dengan gaya online atau apa tetap saja sama tukang ojek, nilai masyarakatnya saja yg digeser oleh perusahaan provider nya agar laku.

 Namun ironis nya mereka yg menjadi pekerja nya bahkan semakin ramai adalah orang-orang berpendidikan, bahkan bukan tingkat biasa. Seharusnya ini menjadi PR mereka para anggota dewan yang mewakili rakyat, lihat kondisi ekonomi, tingkat pengangguran, serta real nya yang ada di masyarakat, bukan mengandalkan survey lembaga tertentu yg dibayar agar bagus hasilnya dan ditontonkan kepada rakyat, padahal rakyat tahu yang mereka rasakan.

Jika sekarang di-clain ekonomi bagus bla bla bla, sesungguhnya rakyat berjuang untuk hidup mereka setiap hari agar besok masih makan, ironis memang, cuma hal ini yg sekarang terjadi. 

Usulan yg sering saya lontarkan, bubarkan DPR ganti dengan DPR namun sistem nya yg diubah. Tak perlu melalui partai-partai lagi, tapi dengan recruitment. 

Sarjana-sarjana di bidangnya bisa lebih cepat menerima target dari Dewan yg akan dicapai untuk rakyat. Adaptasi atau belajar dari artis atau tukang sayur yg kaya yg jadi anggota dewan akan berbeda dengan sarjana yg memang mengerti bidangnya untuk ini. 

Reward akan memacu mereka bekerja lebih mutahir, bukan ujungnya mencari proyek untuk menghabiskan anggaran (bahasa yg sampai saat ini saya tidak mengerti). Gaji anggota dewan saat ini bisa dikalkulasi sudah berapa kali lipat gaji lulusan sarjana, ini saja akan memotivasi mereka untuk meraih posisi. 

Selanjutnya ditetapkan saja standard seperti apa, IPK kah? prestasi non akademis dan lain-lain untuk menyeleksi mereka. Posisi terhormat anggota dewan akan menjadi benar-benar seperti itu bukan kamuflase semata. 

Lebih lanjut pelajar akan giat berprestasi dan akademik yg bagus untuk menjadi anggota dewan.

Ujung itu semua, penyeleksi harus dari sebuah lembaga independent sehingga kembali korupsi, nepotisme dan sebagainya harus menjadi telaah untuk dihindari sebab jika tidak seperti itu, kembali tidak akan berguna atau sesuai harapan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun