Bubarkan DPR, Ganti Sistem

Bismillah,

Kembali ini hanya suara hati, sebab untuk prakteknya tak semudah suara hati ini. Namun suara hati ini timbul karena kondisi yang memaksanya menjadi tumbuh, penentangan akan sistem yang dibuat, diberlakukan dan disikapi saat ini.

Sudah cukup lama kita dengan sistem sekarang, seharus nya sudah ada kembali review untuk setiap jangka waktu tertentu agar dapat dianalisis terutama mengenai kesesuaiannya dengan kondisi kita. Kita tidak bisa semena-mena menerapkan sistem luar yg belum tentu pas dengan kita. Ukuran baju saja berbeda masak semua harus disamakan secara mutlak.

Melihat sistem saat ini dan sudah cukup lama, saya sudah beberapa kali juga membahas tentang ini. DPR yang di-tag sebagai Dewan Perwakilan Rakyat saat ini seperti malah berhadapan dengan rakyat, bertempur melawan rakyat, menghadapi rakyat, ya pokok nya lebih pada berseberangan dengan rakyat. Padahal notabene rakyat lah yg menggaji nya, rakyat yang memilih nya.

Mungkin ada sebagian yg menentang ini sebab menunjukan dia sudah cukup berkontribusi dan bla bla bla. Tidak dipungkiri itu ada namun kita berbicara dengan sistem yang membuat majority tidak seperti itu.

Sistem pemilihan entah langsung atau bagaimanapun dengan kontestan partai-partai, akan membuahkan sistem yg menuntut seseorang bermodal untuk terpilih, lalu setelah terpilih minimal balikin modal. Itu sangat wajar menurut ekonomi sederhana. Siapa sih ada yg mau rugi? 

Masalahnya sekarang yg menjadi sasaran adalah "untuk Menjadi Wakil Rakyat" tentu yang diharapkan adalah keterwakilannya rakyat, tersampaikan nya aspirasi rakyat, apa keluhan rakyat, apa harapan rakyat, ada kejelasan mau seperti apa mereka bekerja untuk rakyat.

Sementara yang berlaku sekarang sebaliknya. DPR seolah-olah menjadi lapangan kerja (memang seperti itu), bukan lapangan pengabdian. Posisi sebagai anggota dewan menjadi sangat terhormat, yang sebetulnya jika turun ke masyarakat juga yg diharapkan masyarakat adalah kontribusi nya, ya seperti mau nymbang berapa buat bikin jalan, wc umum, dll. Ironis sekali sebab mereka sesungguh nya meminta hak mereka dari uang mereka juga, bahkan orang itu dibayar sama mereka, kok seperti mengemis. Maaf ini hanya fakta yg tidak bisa kita pungkiri.

DPR kemudian menjadi cita-cita atau sasaran setelah lulus atau memiliki modal untuk ke sana, bukan lagi menjadi tempat berkumpulnya pengabdi rakyat yg digaji rakyat. 

Posisi terhormat mungkin tetap harus ada agar posisi dewan menjadi elegant namun tetap sebagai pengayom rakyat. Bukan sebaliknya mencari jalan untuk balikin modal melalui rakyat, padahal mereka yg bayar, dan ironis nya sangat dihormati sementara prakteknya dimanfaatkan.

Kita sudah memiliki cukup bahkan banyak sarjana, dulu mungkin tingkat SMA yg banyak menganggur, sekarang tingkat sarjana banyak yang nganggur dan kerja jauh dari ekspektasi nya.