Menggali Keuntungan G20 dalam Memperkuat Ekonomi Inklusif Jangka Panjang

Recover Together, Recover Stronger

Tema besar pertemuan G20 dimana Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan besar ini menjelang akhir tahun nanti. Hal membanggakan ketika Indonesia selain menjadi tuan rumah juga menjadi presidensi G20 dari 2021 hingga 2022.

Saya kebetulan tinggal di Bali melihat sudah banyak spanduk, baliho hingga media promosi lainnya untuk menyambut pertemuan ini. Bahkan beberapa ruas jalan dan fasilitas publik di Bali pun kian dibenahi. 

Sebagai orang awam, sempat muncul pertanyaan dalam hati. Seberapa besar manfaat Indonesia bergabung dalam G20? Apakah manfaat yang muncul bisa bersifat jangka panjang? 

Sekilas saya mencoba mencari info detail terkait apa itu G20, latar belakang berdirinya forum ini dan apa agenda yang rutin dibahas? 

G20 dianggap sebagai sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Disini terdapat 20 anggota yang terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa.

Situs kompas.com secara jelas menerangkan bahwa anggota yang tergabung dalam forum ini seakan menjadi representasi dari 85 persen perekonomian dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan internasional, serta 60 persen populasi dunia (Sumber berita Klik Disini). 

Sekilas saya menjadi bangga bahwa masuknya Indonesia sebagai anggota G20 menunjukan bahwa Indonesia memiliki peran penting terhadap ekonomi, politik hingga Sumber Daya Manusia (SDM) secara global. 

Saya tertarik mencoba menganalisa sederhana tentang potensi Indonesia sebagai Presidensi G20 dalam memperkuat Ekonomi Inklusif jangka panjang. 

Sebelumnya kita pahami dahulu apa itu ekonomi inklusif agar memudahkan kita dalam pemetaan masalah. Bappenas RI menyatakan bahwa ekonomi inklusif sebagai berikut :

"Sebuah pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah (Sumber Klik Disini)"

Saya merasakan sendiri masih ada beberapa Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah dalam mewujudkan ekonomi inklusif ini. 

Contoh sederhana jika kita melihat rekan-rekan kita para pekerja disabilitas. Ranah kerja rekan kita ini sangat terbatas bahkan telah menciptakan stereotype kerja khusus. Tuna netra diarahkan sebagai tukang pijit, tuna wicara bekerja sebagai tukang jahit atau pegawai salon dan sebagainya. 

Kita mungkin merasa miris namun inilah realita yang terjadi saat ini. Berapa banyak pegawai disabilitas yang bekerja di kantor Kompasianer saat ini? 

Jika tidak ada, patutlah kita merenungkan apakah ekonomi inklusif bisa berjalan dengan baik jika kita saja masih menutup mata terhadap kesejahteraan dan peluang kerja bagi rekan kita ini. 

Tantangan lainnya adalah masih ada kesan pembangunan negara masih bersifat jawa sentris. Masyarakat di Jawa memiliki pendidikan baik, pembangunan infrastruktur baik, kemudahan akses dalam banyak hal. 

Seandainya kita mengalami sakit, kita yang tinggal di Pulau Jawa tidak butuh waktu lama untuk pergi berobat ke klinik, puskesmas ataupun rumah sakit. 

Berbanding terbalik bagi saudara kita yang tinggal di Indonesia timur atau pedalaman. Mereka bisa berjam-jam dan harus melalui medan sulit hanya untuk mendapatkan akses kesehatan yang baik. 

Kini sebagai tuan rumah sekaligus Presidensi G20, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan ekonomi inklusif ideal yang selama ini diidamkan pemerintah. 

Bank Indonesia Sebagai Lembaga Penguat UMKM Indonesia | Sumber liputan6.com

Bank Indonesia menjadi partner pemerintah dalam membuka peluang terciptanya ekonomi inklusif di tanah air. Saya ingat sempat membaca bahwa Bank Indonesia telah gencar dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Mengulas pada situs Bank Indonesia terkait UMKM, setidaknya ada beberapa bantuan kredit mikro yang selama ini digelontorkan untuk mendukung sekaligus memperkuat UMKM seperti ;

• Kredit mikro dengan pemberian plafon sampai dengan 50 juta rupiah
• Kredit kecil dengan plafon 50 - 500 juta rupiah, dan
• Kredit menengah dengan plafon 500 juta - 5 miliar rupiah.

Bagi pelaku UMKM, bantuan ini sangat berarti apalagi di tengah kondisi ekonomi tidak menentu pasca pandemi. Seorang kenalan saya mendapatkan bantuan kredit kecil sebesar 100 juta untuk usaha travel. 

Dengan kemampuan marketing, manajemen bisnis, operasional dan keuangan yang baik. Modal tersebut mampu membuat bisnis travel mulai hidup bahkan bisa melayani travel hingga luar negeri

Adanya kegiatan G20 di Bali bahkan membuat teman saya ini antusias karena dirinya bisa mempromosikan kepada tamu atau delegasi G20 tentang pariwisata Indonesia. Bahkan negara anggota G20 merupakan pangsa terbesar wisatawan asing yang datang ke Indonesia. 

Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Bali Pada Februari 2019 | Sumber Bali Airport via Bisnis.com

Tren wisatawan yang datang ke Bali sebelum terjadi pandemi Covid19 sangatlah baik. Bahkan jika melihat data diatas, kita lihat bahwa 10 negara asal wisatawan asing yang berkunjung ke Bali banyak berasal dari anggota G20.

Adanya bantuan usaha serta pendampingan Bank Indonesia terhadap UMKM menjelang G20 sangat dibutuhkan mengingat anggota G20 adalah pangsa besar pariwisata dan pelaku industri di Indonesia khususnya di Bali.

Tidak hanya bantuan dana, saya juga salut dengan perhatian dari lembaga keuangan Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan kaum disabilitas. 

Sebuah portal berita menuliskan adanya salah satu bank BUMN yang membuat program "Sahabat Disabilitas". Membaca programnya saja saya sudah memberikan apresiasi dimana bank BUMN ini menjadikan para disabilitas sebagai sahabat mereka.

Sebagai sahabat pasti kita akan memberikan terbaik agar sahabat kita bisa berhasil, mandiri dan menjadi sosok inspirasi. Program Sahabat Disabilitas ini bahkan telah membina 100 orang penyandang disabilitas telah terpilih dan menjalani pelatihan kerja di dunia global (Baca Selengkapnya Disini). 

Saya berangan-angan seandainya semua lembaga pemerintah maupun swasta bersinergi dalam membuat program serupa yang membidik penyandang disabilitas, masyarakat terpencil, para wanita hingga masyarakat dengan tingkat sosial rendah. Saya yakin SDM kita siap bersaing bahkan dalam level internasional. 

Pernahkah sobat Kompasianer mendengar nama sosok Risnawati Utami? 

Risnawati Utami Penyandang Disabilitas Yang Mampu Bekerja Di Komite HAM PBB | Sumber Tempo.Co

Kita patut bangga bahwa Risnawati Utami menjadi jalan bahwa wanita Indonesia yang memiliki keterbatasan fisik/disabilitas pun mampu memiliki karir cemerlang di luar negeri. 

Beliau mampu menjadi anggota komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa atau HAM PBB dalam lembaga Convention for Rights of People with Disability (CRPD). 

Ini cerminan bahwa dengan dukungan pemerintah serta pemangku kebijakan lainnya. Kita bisa meyakinkan pada dunia internasional bahwa Indonesia peduli terhadap peningkatan daya saing SDM untuk setara dengan masyarakat di negara maju khususnya anggota G20. 

Apa Keuntungan Jika Indonesia Berhasil Mewujudkan Ekonomi Inklusif Jangka Panjang Melalui G20? 

Ada banyak harapan yang muncul ketika Indonesia menjadi Presidensi G20 tahun ini. Harapan rekan saya yang bisa memperkuat bisnisnya dan menambah jaringan khususnya ke negara anggota G20 agar bisnisnya bisa mendapatkan tamu wisatawan asing. 

Ada mimpi pelaku UMKM yang berharap Pak Jokowi bisa membuat kerjasama perdagangan agar produk UMKM bisa dipasarkan dan diterima secara global. Selain itu ada harapan lain dari masyarakat yang bisa berkesempatan memiliki karir di negara maju seperti Risnawati Utami. 

Secara ekonomi, jika ekonomi inklusif bisa terjadi akan membuat ekonomi Indonesia kian kuat. Semakin banyak pelaku UMKM tanah air yang mampu menembus pasar global maka akan memberikan masukan devisa bagi negara. 

Data laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal ternyata UMKM berkontribusi pada Produk Domestik Druto (PDB) sebesar 61,7 persen (Sumber Klik Disini).

Jika Pak Jokowi mampu menjadikan pertemuan G20 untuk memperkuat UMKM, kontribusi terhadap PDB bisa naik secara drastis. Apalagi anggota G20 merupakan negara maju sehingga jika ada produk lokal mampu bersaing secara global akan menguatkan citra daya saing Indonesia. 

Kasus saat Indonesia dihantam krisis moneter 1998, justru UMKM menjadi sektor yang mampu bertahan di tengah kondisi yang memprihatinkan tersebut. Sehingga semakin menguatkan bahwa pelaku UMKM Indonesia sudah memiliki mental kuat dalam bisnis. 

Disisi lain seandainya SDM di masyarakat kita merata dan mampu bersaing secara global. Kita bisa mengubah stigma yang selama ini muncul dimana Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hanya mendominasi di sektor kasar. 

Semakin banyak TKI terampil, intelektual dan memiliki daya saing maka semakin besar juga TKI bekerja di sektor profesional. Kita bisa melirik pada India dimana tenaga kerja India banyak menempati posisi strategis di level internasional. 

Peluang ini semakin terbuka dengan mulai adanya perhatian khusus dari pemerintah maupun swasta dalam menguatkan SDM tanah air. Sumber pemasukan yang luar biasa bagi Indonesia. 

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa remitansi dari TKI di luar negeri sebesar USD2,28 miliar atau setara Rp32,6 triliun (kurs Rp 14.300) pada kuartal II-2021. Nilai ini justru naik 0,75% dibandingkan pada kuartal I-2021 yang  hanya sebesar USD2,26 miliar (Sumber Data Klik Disini).

Tanpa disadari banyak peluang yang dapat diraih oleh Indonesia saat menjadi Presidensi G20 dari penguatan Ekonomi Inklusif tanah air. Bahkan peluang ini bersifat jangka panjang yang bisa menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara lebih maju di masa delan. 

Semoga Bermanfaat

--HIM--