Kita memandang Bung Karno, Perdana Menteri Djuanda, Mochtar Kusuma-atmaja. Sumbangsih mereka kepada cita-cita besar maritim nasional bukanlah keinginan tanpa alasan. Jokowi mempelajari hal tersebut, sama seperti Jokowi juga membaca betapa apabila kita berhasil menegakkan posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka kita akan disegani bangsa-bangsa lain didunia sekaligus akan membawa rakyat bangsa menuju kemakmuran, sebagaimana amanat konstitusi kita, UUD 1945.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Jokowi menyampaikan program Tol Laut. Banyak pihak kemudian menafsirkan kalimat tol laut itu secara sok tahu, sok paham. Bahkan seorang petinggi intelijen negara tanpa malu-malu dan percaya diri, mengatakan bahwa tol laut itu membangun jalan tol diatas laut. Dan ngawurnya lagi, oknum tersebut dengan tanpa malu-malu menyampaikan bahwa ia adalah salahsatu orang yang ikut merumuskan ‘program pembangunan jalan tol diatas laut’ di era pemerintahan sebelumnya.
Orang tersebut bukan saja keblinger, tapi juga menegaskan fakta bahwa bahkan seorang petinggi negara sekalipun gagal paham tentang tol laut, ia dapat dipastikan akan gagal paham soal maritim. Nah, apakah kita akan menyerahkan pelaksanaan program Tol Laut yang menjadi manivestasi visi Indonesia Poros Maritim Dunia kepada orang-orang macam itu? Tentu tidak bisa.
Tol Laut sesungguhnya adalah jalur pelayaran niaga, jalur imajiner. Kata ‘Tol’ yang disematkan Jokowi didepan kata ‘Laut’ dianalogikan sebagai “bebas hambatan”, yang “cepat”. Maka Tol Laut adalah jalur pelayaran niaga yang bebas hambatan yang cepat. Apa maksud bebas hambatan dan cepat itu? Maksudnya adalah bahwa jalur pelayaran niaga harus dapat dipastikan aman, baik aman dari tindak kejahatan selama dalam jalur pelayaran di perairan Indonesia, tapi juga aman dari praktik korup dan menyalahi prosedur baik di laut ketika kapal niaga sedang berlayar maupun selama kapal niaga bersandar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
Sistem yang terukur dan tertib tersebutlah yang akhirnya akan mempercepat setiap proses perniagaan yang terjadi lewat jalur pelayaran. Proses yang bebas hambatan dan aman, membuat jalur perniagaan nasional menjadi jalur perniagaan yang nyaman bagi transaksi niaga internasional maupun domestik. Faktor ikutannya adalah meningkatnya pemasukan Negara, menggairahkan industri di berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan pemerataan distribusi barang diseluruh wilayah Indonesia. Kawasan timur Indonesia akan “dikondisikan” segera membenahi diri. Kawasan itu harus segera diprioritaskan untuk merubah dirinya menjadi kawasan produksi, bukan hanya kawasan konsumsi seperti selama ini.
Untuk itu pembangunan industri di kawasan timur Indonesia menjadi suatu keharusan. Perubahan karakteristik kawasan timur Indonesia dari kawasan konsumsi menjadi kawasan produksi akan menciptakan distribusi barang yang merata dan juga akan memperkecil biaya produksi pengiriman barang lewat jalur laut yang selama ini terkendala ‘produksi biaya tinggi’ dan memaksa berbagai perusahan kapal pengangkut barang selama ini menerapkan ongkos yang sangat tinggi dikarenakan tidak efisiennya penggunaan kapal ketika kembali dari mengantarkan barang ke kawasan timurIndonesia, kapal pulang dalam keadaan kosong.
Nah, jika kita menyimak penjelasan ini, maka tidak ada kata tidak untuk segera menjalankan program Tol Laut. Dan untuk menjalankannya, ke sok tahu-an macam pejabat intelijen negara diatas, harus dikoreksi dengan tegas. Karena kegagalpahaman seorang pejabat, dapat berakibat kepada kekacauan tindak laku kebijakan. Dan hal itu membahayakan kepentingan nasional.
Kenapa Kita Butuh Intelijen Maritim
Dalam berbagai kajian maritim, beberapa orang mencoba memaparkan soal intelijen maritim. Perspektif intelijen maritim muncul dalam pelbagai konsep dan interpretasi. Sah-sah saja, mengingat semua paparan dan interpretasi yang muncul dari sedikit orang di negeri ini tersebut bertumpu kepada tujuan yang sama, ketahanan nasional. Intelijen maritim yang muncul dari mayoritas pemapar biasanya bicara tentang ketahanan militer yang berujung kepada ketahanan integritas wilayah negara, maritim oleh mereka dipersepsikan sebagai wilayah laut nasional yang didalamnya meliputi daratan dengan berbagai potensi nasional, ekonomi bisnis salahsatunya.
Bagi kelompok minoritas lainnya, intelijen maritim lebih spesifik bertumpu kepada bagaimana ‘mengamankan’ semua potensi ekonomi nasional secara preventif. Intelijen maritim difungsikan mengamankan tidak hanya infrastruktur, tetapi juga memberi informasi strategis lain kepada para pemangku kebijakan tentang prosedur, proses dan para pelaku yang berkaitan dengan program Tol Laut. Korelasinya adalah kepada tuntutan adanya jalur pelayaran niaga yang aman, bebas hambatan dan cepat.
Intelijen maritim, menjadi garda terdepan bagi Jokowi untuk mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pelaksaaan program Tol Laut. Intelijen maritim juga memberi informasi dan analisa strategis yang akurat yang dapat dijadikan pijakan dan ukuran bagi Jokowi dalam mengambil kebijakan maritim. Lewat intelijen maritim, belanja dan engeluaran negara berkait maritim menjadi lebih terukur dan efisien. Intelijen maritim juga dapat memastikan apakah semua instrumen maritim berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Betapa pentingnya intelijen maritim bagi terlaksananya program Tol Laut tersebut.
