Rakyat Miskin Menjerit, Tunjangan Wakil Rakyat Makin Melejit

Saat melihat tunjangan perumahan DPRD NTT sebesar Rp 23,6 juta setiap bulan per orang, saya merasa miris ketika membandingkannya dengan rumah tetangga kami yang sangat memprihatinkan. Rumah mereka hanya berupa gubuk kecil berukuran 2x2 meter dengan penghuni 5 orang. Lantainya tanah dan separuh dinding ditutup terpal agar tidak kemasukan air hujan.

Rumah macam apa yang ditinggali para wakil rakyat ini sehingga tunjangannya puluhan juta? Apakah mereka tidak berpikir sedikitpun untuk hidup efisien di daerah miskin ini? Toh, mereka juga banyak yang tinggal di rumah pribadi di ibu kota propinsi. Tidak tinggal di hotel berbintang, kontrakan, apalagi kos-kosan.

Sepertinya benar juga kata Gubernur NTT bahwa tunjangan tersebut digunakan DPRD untuk konstituennya di Dapil. Nama tunjangannya adalah tunjangan perumahan dan transportasi namun mungkin tidak digunakan seutuhnya untuk urusan perumahan dan transportasi. Nah, dana yang masih tersisa lalu dibagi-bagikan ke konstituen sang wakil rakyat.

Pemberian uang atau suatu materi dari seorang DPRD kepada warga biasanya saat reses. Sang dewan menemui warga di sejumlah titik dalam Dapil. Setelah mendengar aspirasi, kemudian membagikan nasi bungkus dan juga amplop berisi uang Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu bahkan lebih kepada masyarakat yang hadir.

Pemberian lain dari seorang DPRD untuk masyarakat sering juga untuk menjawab proposal permohonan bantuan dana/barang dari masyarakat yang melakukan suatu kegiatan. Masyarakat memandang mereka yang duduk di kursi DPRD adalah sosok yang memiliki banyak uang dan merupakan salah satu target untuk diberikan proposal permohonan bantuan. Kalau pemberi proposal merupakan konstituen atau mantan tim sukses semasa pemilihan umum, sang dewan harus memberikan bantuannya.

Meskipun demikian, pemberian bantuan uang atau barang dari seorang wakil rakyat tidak seberapa dan tidak serta merta membuat rakyatnya sejahtera. Tidak semua orang dalam sebuah Dapil mendapat bantuan, paling hanya segelintir orang dari konstituen dan mantan tim sukses.

Tujuan utama dari pemberian uang atau suatu materi dari wakil rakyat tersebut adalah untuk menjaga dukungan suara saat Pemilu nanti. Basis pendukung dalam Dapil harus dipertahankan dan diperluas selama di DPRD.

Sebagian masyarakat merupakan pemilih transaksional saat Pemilu. Masyarakat memilih seorang Caleg incumbent kalau selama menjabat, sang dewan memberikan sesuatu entah uang atau barang. Kalau seorang Caleg incumbent tidak memberikan apapun selama menjabat, pemilih tidak akan memilihnya lagi.

Hal ini membuat para wakil rakyat di DPRD untuk sering memberikan bantuan kepada masyarakat di Dapilnya. Salah satu sumber dananya berasal dari tunjangan-tunjangan fantastis DPRD.

Jutaan rakyat miskin di NTT saat ini menjerit dan terbirit-birit dengan berbagai persoalan ekonomi, sementara itu tunjangan wakil rakyat melejit. Kalaupun dana tunjangan DPRD mengalir ke masyarakat, itu tidak seberapa dan semata-mata untuk mempertahankan jabatan.

Semoga tunjangan perumahan dan transportasi para wakil rakyat di DPRD NTT dapat ditinjau lagi dan mereka sudi untuk hidup efisien di tengah jutaan kemiskinan.