Dalam pandangan ini, reformasi perizinan menjadi salah satu kunci untuk menata kembali tata kelola pertambangan di Sulawesi Tengah. Aristan pun menekankan bahwa sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat adalah fondasi utama dalam upaya menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Sementara itu, di tengah kerumitan isu pertambangan dan dampaknya, muncul pula sentimen optimisme dari berbagai kalangan yang berharap akan terwujudnya penataan yang lebih baik. Masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan kini memiliki suara yang lebih lantang dan terorganisir melalui berbagai aksi demonstrasi dan forum reses.
Semangat tersebut bukan hanya mencerminkan ketidakpuasan atas kebijakan yang ada, tetapi juga harapan besar akan perubahan sistemik yang mampu menyelaraskan antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat.
Opini kritis yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat juga menuntut agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah bencana ekologis dan sosial.
Pengalaman pahit yang pernah terjadi, seperti banjir berulang dan banjir akibat pengerukan yang merusak jalan umum, harus menjadi pelajaran berharga bagi para pembuat kebijakan.
Evaluasi menyeluruh dan audit independen terhadap dokumen perizinan serta pelaksanaan AMDAL dinilai sebagai langkah strategis untuk menghindari terulangnya tragedi yang sama di masa depan.
Dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada, pernyataan Aristan pada hari itu mengandung pesan yang dalam: bahwa transparansi, akuntabilitas, dan keadilan adalah nilai-nilai yang tidak bisa ditawar dalam mengelola sumber daya alam.
Ia menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa sinergi antara semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, akan mampu membuka jalan bagi era baru tata kelola pertambangan yang lebih humanis dan berwawasan lingkungan.
"Saya percaya, dengan kerja sama yang solid, kita dapat mengubah tantangan hari ini menjadi peluang untuk masa depan yang lebih baik bagi Sulawesi Tengah," pungkasnya dengan nada penuh harapan.
Keberanian untuk menyuarakan kritik sekaligus menawarkan solusi konkret menjadikan pernyataan tersebut sebagai bukti nyata bahwa pemerintahan yang responsif adalah kunci dalam menghadapi dinamika pembangunan yang cepat namun penuh tantangan.
Kritik tajam terhadap praktik pertambangan yang sempat merusak tatanan sosial dan ekologis kini berubah menjadi seruan untuk perbaikan sistem yang lebih menyeluruh. Di balik setiap kata, tersirat pula pesan moral bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat dan kelestarian alam.
