Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 18:00 ada rekan seperjuangan, Jefry menghubungi saya. Terakhir ketemu saat Pilpres 2019. Lumayan lama juga tidak terasa karena keterbatasan aktifitas selama pandemi Covid.
Dia memberi kabar untuk ketemu seseorang ambil undangan. Kontak pun diberikan dan kami janjian untuk bertemu malam hari itu juga.
"Harus sudah booster ya Mas dan Antigen 12 jam sebelumnya," katanya.
Karena saya terlanjur menyanggupi ya saya pun bertemu di Palmerah pukul 22:00 dan mengambil undangannya padahal saya belum Booster.
Saya memahami bahwa selama 2 tahun ini perayaan peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka dilaksanakan secara terbatas. Namun karena mendapat undangan tentu saya berkomitmen untuk hadir. Maka saya pun melakukan Booster pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 10;56 dan Swab Antigen pukul 18:07 dengan hasil negatif.
Seperti kita ketahui saat awal pandemi Covid terjadi di Indonesia pada tahun 2020, upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2020 hanya diikuti oleh Presiden Joko Widodo yang mengenakan busana adat Nusa Tenggara Timur sebagai inspektur upacara, Wakil Presiden KH Maruf Amin, Ketua MPRRI Bambang Soesatyo sebagai pembaca teks Proklamasi, Menteri Agama Fachrul Razi yang membaca doa, Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Idham Aziz.
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) hanya 3 orang saja.
Jangankan mengundang masyarakat, Menteri hingga Kepala Daerah saja harus mengikuti upacara detik-detik Proklamasi dari tempat masing-masing secara virtual/ daring.
Memasuki jelang peringatan Hari Kemerdekaan yang ke 76 pada tahun 2021, dunia masih bergulat menghadapi pandemi Covid19.
Mengambil tema "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh", peringatan detik-detik Proklamasi dilaksanakan secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat pada Selasa, 17 Agustus 2021.
Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Lampung selaku inspekstur upacara, Kolonel Pnb. Putu Sucahyadi sebagai komandan upacara, pembacaan teks Proklamasi oleh Ketua DPRRI, Puan Maharani, dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai pembaca doa.
Pada peringatan kali ini tim Paskibraka 2021 formasinya berkekuatan penuh 68 orang dari 34 provinsi yang sebelumnya telah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 12 Agustus 2021, di halaman Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Â Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, para pejabat negara, duta besar negara sahabat, para mantan pejabat negara, dan masyarakat umum mengikuti upacara secara virtual/daring.
Pidato Kenegaraan 16 Agustus
Sudah menjadi tradisi bahwa jelang peringatan Hari Kemerdekaan didahului dengan Pidato Kenegaraan pada setiap tanggal 16 Agustus.
Â
Pada Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 pada tanggal 16 Agustus 2022 ini, Presiden Jokowi yang berkomitmen dalam melestarikan tradisi, adat, budaya Nusantara mengenakan busana adat Bangka Belitung.
Presiden Jokowi kembali mengingatkan bangsa Indonesia agar "Eling lan Waspodo" untuk selalu "ingat dan waspada" untuk hati-hati dan siaga terhadap perkembangan geopolitik global, ketidakpastian global yang saat ini terjadi.
Cermat dalam bertindak serta hati-hati dalam melangkah mengingat krisis ekonomi dan keamanan kawasan masih menghantui sebagai "ancaman".
Namun demikian agenda-agenda besar bangsa Indonesia tidak boleh terhenti. Salah satunya bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus tetap berjalan dan berkelanjutan.
Adapun "agenda besar" yang dimaksud yakni:
1) Hilirisasi dan industrialisasi Sumber Daya Alam (SDA)
Sejak lahirnya UU Minerba sebagai payung hukum pengelolaan sumber daya alam, pemerintah misalnya telah melakukan divestasi saham-saham perusahaan tambang raksasa dan "memaksa" membangun smelter untuk menghasilkan produk turunan yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri, pemerintah telah membuka Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri Pusat Pengolahan Nikel, Kawasan Industri Batang, dan di tempat lainnya sehingga pada gilirannya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sekitar kawasan.
Lazimnya di negara-negara maju, Pemerintah membutuhkan peran kerjasama pihak swasta, baik investasi dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Tentu investasi swasta murni atau skema kerjasama pemerintah membutuhkan stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum, pemangkasan birokrasi (perijinan), jaminan ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan buat negara serta yang tak bisa diabaikan adalah kesinambungan terkelolanya lingkungan tetap terjaga dengan baik.
2) Optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau
Pemimpin negara yang tergabung dalam G20 setuju untuk mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2050. Langkah konkritnya dengan kebijakan transformasi energi fosil menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan.
Indonesia adalah salahsatu negara yang akan menjadi "pemain" karena berlimpahnya cadangan energi berupa air, panas bumi/geothermal, gas alam, matahari, angin, listrik/battery dan bio energi.
3) Perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat
Dalam pembukaan UUD 1945 jelas ditegaskan tujuan lahirnya kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan dengan darah, air mata dan nyawa adalah menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai Pasal 1 (3) UUD 1945 mengharuskan negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Negara harus memberikan akses seluas-luasnya tanpa diskriminasi ekonomi dalam memajukan kesejahteraan umum.
Komitmen negara dalam penegakan hukum yang telah diupayakan dengan pembentukan lembaga baru dalam rangka memperkuat sistem hukum yang berkeadilan tentunya harus dibarengi dengan kesadaran warga negara untuk patuh terhadap hukum.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan tanggung jawab negara dan seluruh rakyat Indonesia.
Ketika reformasi sistem dan kelembagaan telah dilakukan tanpa dibarengi "revolusi mental" aparat dan masyarakatnya maka hukum akan tunduk pada kekuasaan dan uang sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum hanya tajam kebawah tapi tumpul keatas.
Saat ini Polri sedang diuji untuk mampu bekerja profesional dan transparan dalam mengungkap fakta dan motif dari kasus "polisi tembak polisi" yang lebih dari sebulan mendapat atensi luas dari masyarakat.
Asumsi dan analisa liar bahkan telah memenuhi ruang publik melebihi kecepatan penyidikan.
Jika masyarakat pada akhirnya tidak merasakan keadilan maka institusi Polri menjadi taruhan dan tidak tertutup kemungkinan akan melemahkan wibawa  pemerintah (Presiden).
4) UMKM naik kelas
Perkembangan Revolusi Industri 4.0 sebagai fase keempat dari perjalanan revolusi industri yang diawali sejak tahun 1800an telah dimulai pada tahun 2016 tak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi internet.
Maka awal tahun 2020 dikenal kemudian dunia telah memasuki "Era Disrupsi", suatu fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar, yang keluar dari tatanan yang lama, dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem baru tak terkecuali dalam dunia bisnis.
Hal ini ditandai dengan adanya digital ekonomi, big data, internet of things (IoT), robotic, cloud system yang semua aktivitasnya berbasis teknologi.
Bahkan saat dunia menghadapi pandemi COVID-19 telah memacu para creator dan pragrame developer melahirkan aplikasi teknologi yang semakin meninggalkan cara konvensional tergantikan oleh digitalisasi.
Mengubah cara orang bertransaksi berbagai produk barang dan jasa di platform digital semakin menjadi tuntutan kebutuhan. Bertumbuhnya start up, e-commerce, market place, toko online, media sosial bisnis menandai telah terjadinya transformasi dari industri retail dengan teknologi baik skala korporasi maupun industri rumahan (home made).
Mereka yang tidak beradaptasi dengan "Disrupsi" akan keluar dari ekosistem dan akan kalah dalam persaingan.
Menjawab dari pesatnya perkembangan digitalisasi ekonomi serta masih terbukanya pasar domistik, maka pemerintah sudah seharusnya berkewajiban untuk mendorong, memberi bimbingan dan memberi stimulus permodalan sehingga bertumbuhnya ekonomi kreatif dan digitalisasi ekonomi yang pada gilirannya menjadikan UMKM naik kelas.
5) Pembangunan IKN berkelanjutan
Saya bersyukur dan berterimakasih akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2019 seperti kita ketahui dihadapan sidang bersama DPRRI dan DPD RI Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan "keberaniannya".
"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," Jokowi.
Predikat Jakarta sebagai miniatur Indonesia, keberagaman harus dipertahankan tanpa mengekploitasi simbul-simbul primordial dan sektarian. Jika itu sampai terjadi maka merupakan sebuah kemunduran peradaban.
Dilain pihak upaya pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur yang dirancang sebagai representasi kota keberagaman dengan desain smart city, green city, forest city harus jauh lebih baik dari Jakarta.
Dengan perencanaan yang matang maka diharapkan problematika yang pernah dialami dalam pengembangan kota Jakarta tidak terulang terjadi di IKN Nusantara.
Karena akan membangun pusat pemerintahan baru diluar Jawa maka Jakarta akan dijadikan sebagai kota pusat bisnis, jasa dan perdagangan "terpisah" dengan pusat pemerintahan seperti halnya New York yang berbeda dengan pusat pemerintahan AS di Wahington DC.
Maka Jakarta pun telah dan terus diupgrade menuju kota "Megapolitan" kelas dunia dengan penyediaan tranportasi massal modern dengan adanya MRT, LRT, Kereta Cepat Jakarta - Bandung serta dukungan konektifitas pembangunan ruas tol baru sekitar "Jabodetabek" seperti Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu), Tol Kelapa Gading - Pulogebang, Tol JORR 3, Tol JORR 2, Tol JORR 1, Tol Antasari Depok, Tol Bogor - Sukabumi yang telah tersambung Tol Jagorawi
Tentu dari semua pembangunan fisik itu yang paling penting adalah membangun SDM masyarakat Kalimantan Timur. Disamping mendorong keterlibatan pihak swasta dalam membangun sekolah dan universitas unggul, saya berharap pemerintah membesarkan dengan meng"upgrade" Universitas Mulawarman sebagai kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur agar setara dengan universitas unggul di Jawa seperti UGM, UI, IPB, ITB, ITS, Undip dan Unibraw. Dan bila perlu bertaraf internasional dengan peningkatan kualitas dosen, fasilitas dan membuka prodi baru sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini dan masa depan
"Nusantara: Masa Lalu dan Masa Depan"
Jakarta dengan luas sepertiga Tokyo atau hampir setengahnya New York memiliki kepadatan 16 ribu jiwa per kilometer persegi. Sementara kepadatan penduduk Tokyo 17 ribu jiwa dan New York 6.672 jiwa per kilometer persegi.
Jakarta pun lebih padat dari London dan Roma, dua kota yang memiliki peradahan tua.
IKN total direncanakan seluas 2.560 kilometer persegi (256.000 hektar) setara 50x50 km.
Jakarta = 661,52 kilometer persegi (66.152 hektar)
Pesan lain yang tidak kalah penting yang relevan dalam pembangunan demokrasi menjelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi menegaskan jangan lagi ada "politik identitas" (politisasi agama), jangan lagi ada polarisasi sosial karena demokrasi kita harus semakin dewasa dan konsolidasi nasional harus diperkuat. Tentu harapan ini untuk menyatukan energi bangsa menuju Indonesia Maju.
Â
"Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju. Dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas," Jokowi.
Seperti yang telah kita lalui dan rasakan selama lebih dari 2 tahun ini bahwa pandemi Covid19 telah memporak porandakan sendi-sendi kehidupan dan memaksa penghuni bumi untuk beradaptasi dengan tatanan baru. Pembatasan aktifitas telah berdampak luas pada aktifitas ekonomi, melahirkan kemiskinan dan sejumlah negara mengalami kebangkrutan.
Dalam pidato RAPBN 2023, Presiden tetap memberikan optimisme dengan menawarkan APBN yang "waspada, antisipatif dan responsif".
Waspada dalam menjawab ketidakpastian global, antisipatif dalam menjawab dinamika perkembangan global dan responsif dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat dengan mempertimbangkan skala prioritas.
"Arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi," Jokowi.
Ditengah ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi oleh IMF yakni perlambatan pertumbuhan ekonomi global dari 6,1% di tahun 2021 menjadi 3,2% di tahun 2022 dan 2,9% di tahun 2023, Indonesia tentu harus realistis sehingga mengambil ekspektasi yang moderat dengan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yakni: pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3%, inflasi kisaran 3,3%. nilai tukar Rupiah sekitar Rp14.750 per US Dollar dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berkisar pada 90 US Dollar per barel.
Dalam laporannya Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia saat ini dalam tren yang terus menguat, tumbuh 5,01% di Triwulan I dan 5,44% di Triwulan II 2022..
Salah satu kontributor surplus Neraca Perdagangan karena tingginya kinerja ekspor, meningkatnya harga komoditas tambang global yang lebih banyak akibat dari dampak perang Rusia - Ukraina.
Dalam situasi "krisis pangan dan energi" pemerintah antisipasi meningkatnya inflasi akibat terganggunya rantai pasok dan gejolak di dalam negeri dengan mengalokasikan Rp 502 triliun untuk subsidi BBM, LPG dan Listrik untuk rakyat.
Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun, serta Dana Transfer Daerah Rp 811,7 triliun.
Nah yang menarik bahwa pemerintah masih tetap berkomitmen dengan visinya dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terlihat dari porsi alokasi APBN 2023 yang berpihak kepada kebutuhan dasar rakyat yakni di sektor pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan infrastruktur.
Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 608,3 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 479,1 triliun, infrastruktur Rp392,0 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp169,8 triliun.
Sementara pendapatan negara pada tahun 2023 dirancang sebesar Rp 2.443,6 triliun.
Sehingga defisit sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,85% terhadap PDB.
Â
Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal.
Nah disinilah salahsatu instrumen berupa "hutang" yang sering dijadikan alat agitasi dan propaganda sesat yang cenderung hoax digunakan oleh "oposisi" yang tidak mau tahu perbedaan hutang produktif dengan hutang konsumtif.
Peringatan 77 Tahun Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka
Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang memasuki 77 tahun bertema "Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat".
Sesuai undangan peringatan detik-detik Proklamasi sebenarnya pukul 10:00 namun undangan dianjurkan pukul 07:30 sudah memasuki tribun undangan.
Peringatan kali ini terasa seperti pelaksanaan sebelum pandemi Covid namun dengan kewajiban undangan telah divaksin Booster dan menggunakan masker.
Atmosfir kemeriahan perayaan kali ini begitu terasa, mengingat kurang lebih ada 2000 undangan yang tidak lagi mengikuti secara virtual/daring.
Baik tribun utama penuh oleh undangan pejabat negara dari menteri hingga eselon 1, mantan presiden dan wakil presiden, duta besar dan pimpinan lembaga, TNI dan Polri.
Undangan dari masyarakat umumpun memenuhi tribun khusus untuk masyarakat di zona barat lapangan Istana Merdeka. Ya.....untuk kali pertama kembali pelaksanaan tatap muka setelah masa pandemi tahun 2020 dan 2021.
Diawali dengan penampilan lagu Pancasila Rumah Kita, Tanah Air, lagu-lagu daerah yang diiringi paduan suara Gita Bahana Nusantara lalu success story dari Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Soesilo Bambang Yudoyono (SBY), mantan Wapres Try Sutrisno, Hamza Haz, Jusuf Kalla, Boediono melalui Videotron.
Tampilan tari kolosal Reog Ponorogo kontemporer memukau para undangan yang hadir. Dilanjutkan aksi Drum Band dari TNI-Polri, Kirab Budaya dan komunitas kebaya Pertiwi Indonesia.
Perayaan kali ini memberi "tempat khusus" bagi Sulawesi Tenggara, daerah penghasil nikel (energi masa depan Indonesia) terbesar di dunia. Presiden bukan hanya mengenakan busana adat Buton, Sulawesi Tenggara namun juga memberi panggung seni kolosal yakni Tari Garbarata.
Kemudian dilanjutkan dengan suguhan lagu Rayuan Pulau Kelapa.
Komandan upacara, Kolonel Laut (P) Andike Sry Mutia memasuki lapangan sekitar pukul 9:50. Dan sebagai inspektur upacara, Presiden Jokowi pun menuju podium utama mengenakan busana adat Buton, Sulawesi Tenggara.
Tampak sebelumnya Wakil Presiden KH Maruf Amin mengenakan busana adat Solo, Jawa Tengah.
Diawali pembacaan teks Proklamasi oleh Ketua DPDRI, La Nyala Mataliti lalu Mengheningkan Cipta dipimpin inspektur upacara dan dilanjutkan doa oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Paskibraka memasuki lapangan pada pukul di 10:10.
Upacara menaikkan bendera Merah Putih pun dimulai pasca sirene dan dentuman meriam yang terpusat di Lapangan Monas.
Setelah pengibaran bendera Merah Putih, langit Jakarta diatas Istana Merdeka muncul menggelegar Garuda Flight yaitu flypast 14 Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang didatangkan dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
Setelah pimpinan Flight Leader  Mayor Pnb Bambang Yudistira mengucapkan Dirgahayu RI ke 77 Kemerdekaan Republik Indonesia dari kockpit pesawat F-16 lalu membentuk formasi angka 77.
Aksi udara ini dilanjutkan oleh Nusantara flight TNI- Polri yang mengunakan helikopter Apache dan Super Puma kibarkan bendera Merah Putih di udara.
Dilain pihak Prajurit Jalasena Samudera TNI AL melaksanakan pengibaran bendera Merah Putih didasar laut secara serentak di 77 titik lokasi di perairan nusantara.
Secara terpusat dilaksanakan di pulau Putri, Kepulauan Seribu. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purnomo mengucapkan Dirgahayu RI ke 77 Kemerdekaan Republik Indonesia dari dasar laut.
Yang tak kalah menarik dari peringatan detik-detik Proklamasi 77 tahun Kemerdekaan Indonesia adalah aksi penyanyi cilik Farel Prayoga yang baru kelas 6 SD memiliki suara bagus.
Farel melantunkan lagu bergenre Jawa Koplo "Ojo Dibandingke" memukau undangan dan peserta upacara termasuk Ibu Negara, Iriana Jokowi sampai ikut berjoged.
Semoga kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 tahun ini dapat mengobati kerinduan rakyat Indonesia yang mengharapkan arti kemerdekaan yang sesungguhnya ditengah bangsa yang masih menghadapi pandemi Covid19 dan ancaman krisis global yang masih menghantui bangsa Indonesia.
Mengingat pesan Presiden Jokowi "Tetap Eling lan Waspodo".
Dirgahayu 77 Tahun Republik Indonesia!
Presidium Nasional
Jangkar Jokowi
I Ketut Guna Artha
Ketua
