Sandal Jepit Demokrasi

Ganjar  Pranowo dan Anies  Baswedan Sebagai Sandal Jepit Demokrasi, begitu narasi yang kami rasakan untuk menggambarkan proses demokrasi menjelang kontestasi pilpres dan pileg 2024. 

Tidak ada perubahan dalam iklim demokrasi , justru  semakin tumbang  dan terperosot. Kami betul -betul tidak tahu bentuk demokrasi seperti apa yang akan dihasilkan dalam pemilu 2024. 

Proses panjang yang hanya dilalui bangsa ini hanya untuk sekedar melakukan perbaikan dan perubahan bernegara dan berbangsa. Mewujudkan kondisi paling ideal berdemokrasi adalah harapan sekaligus tantangan yang sangat komplek.

Dinamika politik terjadi pasang surut, adanya dukungan wacana perpanjangan jabatan presiden ,usulan penundaan pemilu bahkan ada juga ajakan pemilu dibubarkan kembali ke sistem monarki.  

Dilain sisi pihak pro perubahan ,memasuki tahun politik 2024, pekerjaan tahapan proses pemilu terus dikebut. Dua tahapan penting  proses politik dalam Kontestasi Pemilu 2024 yakni penetapan Parpol sebagai  peserta Pemilu oleh KPU  dan  dilanjutkan penjaringan dan penetapan Capres-Cawapres oleh Parpol atau koalisi parpol.

Parpol sebagai atribut wadah aspirasi politik bagi masyarakat menyalurkan hak-hak politik,dari parpol juga Calon Presiden dan Wakil Presiden akan diajukan sebagai peserta calon presiden yang akan dipilih langsung oleh rakyat.  

Pemilu 2024 akan dilakukan dua pemilihan yakni pemilihan legislatif (DPR) dan pemilihan eksekutif( Presiden). Rakyat memilih langsung calon anggota perwakilan rakyat(DPR) sementara presiden ditentukan oleh parpol atau koalisi parpol terlebih dahulu sebelum dipilih  langsung oleh rakyat.

Dalam Pilpres 2024 hak pengajuan Capres-Cawapres berdasarkan hasil Pileg tahun 2019-2024. Artinya hasil Pileg 2024 tidak dipakai dalam proses seleksi Pilpres 2024 dan digunakan sebagai acuan.

Rangkaian ketetapan jadwal pemilu sudah ditetapkan oleh KPU, saat ini proses pemilu dalam level penetapan daftar peserta parpol dalam pemilu 2024 dan pengundian nomer urut parpol. Baru saja KPU mengumumkan para peserta Pemilu yang akan bertanding di Pemilu 2024 (14/12), setidaknya terdapat 17 peserta Parpol yang resmi telah terferifikasi secara admin dan faktual dan lolos.

Banyak komplain yang dirasakan oleh masyarakat, partai tengah dan partai  gurem dan juga LSM. Mereka menggugat adanya ketentuan ambang batas parlementery threshold dan presidential threshold. Dua produk aturan tersebut dianggap telah memotong hak-hak sipil berpolitik baik hak individu dan kekuasaan partai  untuk dipilih dan memilih sebagai Presiden dan DPR.

Ketentuan Presidential Threshold tertera Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 sangat memberatkan untuk partai dan juga para pemilih serta para pihak yang pantas untuk dicalonkan dan mencalonkan sebagai bakal calon presiden.
 
"Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya." Frasa tersebut menyiksa terutama partai menentukan calon presiden karena harus memenuhi kuota ambang batas presiden 20 persen.