"Tanggung jawab produsen yang diperluas, atau biasa disebut dengan Extended Producer Responsibilty (EPR), merupakan suatu mekanisme atau kebijakan dimana produsen produk berkemasan diminta untuk bertanggung jawab terhadap produk yang mereka buat atau jual (beserta kemasan yang bersangkutan) saat produk atau material tersebut menjadi sampah." [1]
Sangat miris membaca pemberitaan Tempo.co berjudul "Kemasan Unilever, Indofood, dan Mayora Penyumbang Pencemaran Sampah Plastik Terbanyak" (26/7).
Sebenarnya perusahaan pencemar bumi dengan merek-merek yang kita ketahui bersama, selama ini mereka "merasa" telah menjalankan tanggungjawabnya melalui Corporate Social Responsibility (CSR), bukan Extanded Producer Responsibility (EPR), karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang EPR sebagai landasan hukumnya.
Termasuk masalah CSR, juga mereka salah kaprah. Diduga ada - spekulasi jahat - terjadi kongkalikong antara perusahaan industri produk berkemasan dengan konspirasi asosiasi menjadi mediator, sehingga dana CSR dijadikan modal usaha anggotanya berkedok bank sampah atau pelapak. [2]
Ada juga perusahaan mendirikan yayasan sendiri untuk menjalankan CSR secara subyektif sehingga menguntungkan perusahaan (diduga ini permainan oknum perusahaan dan pemerintah) dan masyarakat hanya dijadikan obyek penderita. Sementara dana CSR itu adalah Hak Rakyat. [3]
Aparat penegak hukum diharapkan masuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas permainan dana-dana CSR. Diduga terjadi bancakan korupsi antara oknum perusahaan, asosiasi dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah (pemda). Hal ini semua menjadikan Indonesia darurat sampah yang berkepanjangan.
Baca Juga:Â Biaya Sampah Bukan dari APBN/D dan Retribusi, Tapi dari EPR dan CSR
Kenapa sampah kemasan Indofood, Mayora, Unilever, Danone, dan Wings, dll mengotori bumi dan Siapa yang salah?
Karena semua lalai terhadap kewajibannya menjalankan regulasi sampah, baik oleh pemerintah, pemda maupun perusahaan industri produk berkemasan.
Industri produk berkemasan atau produsen fast moving consumer goods (FMCG), seperti Indofood, Mayora, Unilever, Danone, dan Wings menduduki peringkat puncak penyumbang pencemaran sampah kemasan plastik di Indonesia.
Perusahaan dipastikan tidak bisa menunjukkan transparansi atas keseriusan serta tanggung jawabnya dalam mengatasi sampah plastik kemasan yang diakibatkan oleh produksinya.
Baca juga:Â EPR Merupakan Investasi dan Menyelamatkan Bumi dari Sampah
Diduga perusahaan ikut dibantu oleh oknum KLHK dan kementerian serta lembaga lainnya, sengaja menghindari regulasi sampah untuk tidak mengembalikan dana konsumen yang telah membayar kemasan tersebut melalui kewajiban EPR. Dicatat bahwa EPR itu dibayar oleh rakyat (baca: konsumen).
Karena baik perusahaan maupun pemerintah sama-sama menghindar atau tidak mau menjalankan amanat UU. No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) yang berlaku di Indonesia.Â
Jadi persoalan sampah di Indonesia disebabkan oleh oknum pemerintah dan perusahaan, sementara asosiasi tidak berfungsi sebagai mitra pemerintah dan pelindung konsumen. [4]
Terjadinya pencemaran atas kemasan plastik yang mengotori bumi, timbul karena Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, itu merupakan peta buta, tanpa rambu. [5]
Ayo ketahui, kenapa buta?
Baca juga:Â Sampah Plastik Dijadikan Tirai Kebobrokan Pengelolaan Sampah Indonesia
Dalam Permen P.75/2019, produsen memiliki kewajiban untuk membuat dokumen peta jalan pengurangan sampah sampai 2030.
Sebuah perintah dari Pemerintah cq: Kenenterian Lungkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada perusahaan industri berkemasan melalui Permen P.75/2019, sangat keliru atau cacat hukum.
Sangat jelas perusahaan tidak akan bisa membuat dokumen tersebut secara obyektif karena pedomannya tidak ada untuk menjalankan regulasi persampahan. Disini diduga keras terjadi gratifikasi oleh perusahaan kepada oknum pejabat elit lintas kementerian yang berkompeten.
Baca juga:Â Sumber Kekacauan Pengelolaan Sampah Indonesia
Sebagaimana amanat Pasal 15 UUPS, dijelaskan bahwa Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
Sementara Pasal 15 UUPS tidak bisa dijalankan tanpa sebelumnya pemerintah dalam hal ini Menteri LHK dan lintas kementerian melaksanakan mandat Pasal 16 UUPS.
Coba kita simak bunyi Pasal 16 UUPS adalah "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan peraturan pemerintah."
Baca juga:Â Bank Sampah, EPR, dan Kantong Plastik Berbayar
Berdasarkan Pasal 16 UUPS, maka sangat jelas Permen LHK No P.75 Tahun 2019 itu melabrak UUPS, maka Permen tersebut wajib hukumnya dicabut atau tidak boleh menjadi pedoman pelaksanaan Pasal 15 UUPS atau sering disebut sebagai tanggungjawab EPR.
Maka peta jalan Permen LHK P.75 Tahun 2019 itu tidak berguna sebagai regulasi untuk mendorong perluasan tanggung jawab produsen atau EPR atas krisis sampah plastik di Indonesia.
Makanya publik termasuk lembaga swadaya masyarakat dan jurnalistik tidak bisa mendapatkan transparansi informasi isi dari dokumen peta jalan baik dari produsen maupun KLHK, maka sepanjang itu pula informasi EPR tertutup.
Ya, itulah penulis sebut atau beri istilah bahwa Permen LHK No P.75 Tahun 2019 tersebut merupakan peta buta yang harus dicabut dan patut digugat.
Jakarta, 28 Juli 2022
