Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Nature Pilihan

Biaya Sampah Bukan dari APBN/D dan Retribusi, Tapi dari EPR dan CSR

20 Juni 2022   11:03 Diperbarui: 20 Juni 2022   11:09 770
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Tempat sampah mubadzir, akibat Pasal 12,13 dan 45 UUPS tidak dijalankan oleh pemda. Sumber: Dokpri

"Tidaklah adil bila dana pengelolaan sampah diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/D), karena sesusungguhnya dana utama pengelolaan sampah telah dan akan dibayar oleh konsumen melalui mekanisme Extanded Producer Responsibility (EPR). Artinya, masyarakat akan bayar doubel tiga kali bila ditarik juga dari APBN/D dan Retribusi." H. Asrul Hoesein, Founder Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo) Surabaya.

Sepertinya DPR RI sudah gerah mengamati dan menyaksikan pengelolaan sampah di Indonesia belum beres-beres, maka Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bermaksud melakukan peninjauan dan revisi UU. No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), setelah sebelumnya DPD RI telah melakukan hal yang sama di tahun 2020.

Kegagalan pengelolaan sampah di Indonesia bukan karena regulasi sampah yang bermasalah atau midset masyarakat yang keliru alias bodoh, tapi karena masalah non teknis alias human error oknum pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) yang salah urus sampah, belum atau tidak melaksanakan regulasi sampah sesuai yang diamanatkannya. Khususnya, lalai menerbitkan PP. EPR sesuai mandatory UUPS.

Sebenarnya DPD RI, dua tahun lalu (2019) bermaksud melakukan usulan revisi UUPS ke DPR RI. Penulis sempat di undang sebagai narasumber dalam rencana tersebut, di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta (22/1/20), Baca beritanya di Pengelolaan Sampah Masih Buruk dalam 100 Hari Jokowi Maruf.

Baca Juga: Apa Kabar Usia 12 Tahun UU Sampah

Penulis telah menyampaikan pada Pleno RDPU di DPD RI, bahwa tidak dibutuhkan revisi UUPS, hanya saja perlu penegakan aturan UUPS lebih disiplin, pertegas regulator, fasilitator dan operator serta lebih penting lagi adalah segera DPD RI mendorong DPR RI dan Presiden Jokowi, agar terbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Extanded Producer Responsibility (EPR), sebagaimana mandat atau perintah Pasal 16 UUPS.

EPR merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diperluas. Dimana EPR merupakan dana sampah ex-kemasan produk yang dibayar oleh konsumen (masyarakat) melalui sistem penyatuan nilai EPR dalam mekanisme harga produk, artinya biaya pengelolaan sampah telah dan akan dibayar oleh konsumen (baca: rakyat). Kebijakan dari EPR ini harus tertuang dalam sebuah peraturan pemerintah, sebagaimana amanat dari UUPS, bukan dalam bentuk peraturan menteri.

Baca Juga: Korelasi Sampah dengan CSR dan EPR

Ilustrasi: EPR dan Insentif pengelola sampah butuh kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Sumber: Dokpri
Ilustrasi: EPR dan Insentif pengelola sampah butuh kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Sumber: Dokpri

Babak Baru UUPS, Perlukah di Revisi?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Nature Selengkapnya
Lihat Nature Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun