Gelombang sampah yang menghantam pantai-pantai di Bali itu bisa berasal dari mana saja, dari seluruh dunia.
Regulasi pengelolaan sampah Indonesia sangat bagus. Bahkan mungkin yang terbaik di dunia.
Kota Bekasi hanya perlu kembali ke UUPS dan menjalankannya dengan metode yang tepat.
UUPS No 18 Tahun 2008 adalah tombak dari solusi pengelolaan sampah di Indonesia
Terlepas dari benar tidaknya ada 250 tong sampah saat itu, faktanya masih banyak sampah berserakan.
Dengan menerapkan sistem EPR sampah secara lokal, Pemerintah Daerah akan secara rapat menutup celah potensi pencemaran lingkungan karena sampah.
Berbagai pihak akan menganggap pemerintah memang tidak ingin menyelesaikan masalah sampah. Karena masalah di persampahan bisa jadi proyek abadi.
Dalam persampahan, perilaku masyarakat adalah cerminan dari perilaku pemerintahnya. Sebagaimana pepatah "buah jauh tak jauh dari pohonnya".
Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa tak akan kekurangan sampah untuk didaur ulang.
Transformasi BRI sangat berpeluang mendorong kelahiran BRILianpreneur di bidang lingkungan, utamanya pengelola sampah.
Nasib penegakan regulasi dan pelaksanaan tata kelola sampah di Indonesia akan jadi tantangan yang kian berat sepeninggal almarhum.
Pengeloaan sampah di sumbernya secara otomatis akan menghilangkan fungsi TPS dan mengembalikan fungsi TPS3R.
Data yang dirilis Green Indonesia Foundation Jakarta (GiF),dicatat ada 4,5 juta popok sekali pakai dibuang di sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung.
Diperlukan kemampuan berpikir kritis, ini merupakan hal sangat penting untukkesuksesan di dunia bisnis pengelolaan dan pengolahan sampah.
Sangatlah rugi perusahaan bila ingin hindari EPR, karena disamping bukan mereka yang punya beban, juga tidak akan menerima insentif.
Sudah banyak investor yang membangun PLTSa di Indonesia mengalami kerugian karena mesinnya mangkrak karena melanggar regulasi sampah, UUPS.
Seharusnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pada investor perihal kegagalan PLTSa di Indonesia. Jangan biarkan investor sesat jalan.
Tidak ada solusi sampah komprehensif tanpa menjalankan aturan dengan disiplin penuh demi menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjahat bangsa sendiri.
Kalau pemerintah dan pemerintah daerah melarang penggunaan produk itu sama saja melakukan perlawanan terhadap UUPS dan KUH Perdata.
Ada sekitar 438 TPA di Indonesia masih melakukan praktek open dumping dan seharusnya bertransformasi ke Control Landfill dan Sanitary Landfill.
