Barak Militer Sebagai Solusi Pendidikan: Sebuah Kemunduran bagi Indonesia

Barak Militer Sebagai Solusi Pendidikan: Sebuah Kemunduran bagi Indonesia

 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melontarkan kritik pedas terhadap wacana menjadikan program barak militer sebagai kebijakan nasional untuk menangani anak bermasalah. 

Dalam siaran persnya pada Jumat, 9 Mei 2025, JPPI tegas menyatakan bahwa usulan ini merupakan bukti nyata kegagalan sistem pendidikan Indonesia. 

Pernyataan "Kebijakan barak militer: Bukti telak Kemendikdasmen gagal didik anak bangsa!" menjadi sorotan utama, menggarisbawahi keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan pendidikan nasional.

Usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang mendorong penerapan model pendidikan berbasis militer, dinilai JPPI sebagai langkah mundur yang mencerminkan ketidakmampuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan humanis. 

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dengan tepat mempertanyakan relevansi pendekatan represif dan kaku ala militer di era modern ini. 

Pertanyaan retoris, "Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi?", mengungkapkan keresahan publik terhadap kebijakan yang dianggap kontraproduktif.

Pendidikan seharusnya menjadi proses pembinaan karakter dan pengembangan potensi anak, bukan ajang penindasan dan kekerasan. 

Model barak militer, dengan hirarki dan disiplin yang ketat, justru berpotensi menumbuhkan trauma psikologis dan menghambat perkembangan emosional anak.