Sementara dari sisi demand, peluang hasil olahan industri untuk diserap oleh pasar dalam negeri masih sangat luas. Lebih dari 90% produk impor non-migas Indonesia merupakan produk olahan industri, dimana lebih dari 50% nya merupakan produk yang sangat mungkin dapat diproduksi sendiri seperti  produk elektronik, logam, plastik, tekstil, hingga makanan olahan.Â
Dalam jangka panjang program industrialisasi komoditas mentah dapat membantu menurunkan defisit transaksi berjalan Indonesia yang saat ini mencapai 2,7% dari PDB.
Dukungan ASN Unggulan
Sejenak kembali ke lima tahun silam, saat saya pertama kali ditugaskan di wilayah Indonesia timur. Kesempatan itu begitu berharga karena saya dapat merasakan sendiri bagaimana kekayaan Indonesia belum sepenuhnya terjamah untuk memberikan kesempatan hidup yang layak bagi seluruh penduduknya.Â
Berbicara mengenai industrialisasi bisa jadi terlalu besar untuk diwujudkan dalam waktu singkat, sementara agenda pembangunan diluar sana tidak bisa menunggu. Selain melimpahnya kekayaan alam, saya mengamati bahwa modal utama pembangunan daerah lebih terletak pada kualitas sumber daya manusianya, yang dalam hal ini adalah aparatur sipil negara (ASN).
Kualitas SDM menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam agenda pembangunan karena ditangan merekalah langkah konkret program dilakukan. Peran ASN menjadi sentral sebagai agen penggerak pembangunan sebagaimana peran mereka sebagai abdi negara.Â
Sekali lagi realita berbicara, tidak semua ASN memiliki sense of urgency yang sama dalam merespon program pembangunan tersebut. Kondisi tersebut membuat program yang sama memberikan output yang berbeda di berbagai wilayah.
Agenda pembangunan kedepan membutuhkan semangat yang tinggi dan ide-ide segar yang tidak biasa. Sementara itu, rutinitas pekerjaan yang itu-itu saja menjadi musuh besar kreatifitas, sehingga membuat cara bekerja menjadi linear dan monoton.Â
Bentangan kain nusantara hanya akan terajut dengan baik jika dilakukan secara simultan oleh perajut-perajut terbaik yang dari seluruh penjuru negeri. Lantas bagaimana caranya?
Pemerintah dapat mengadopsi sistem konsep rekutmen pegawai management trainee, yang lazim diterapkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Dalam sistem tersebut, perusahaan merekrut para lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi yang tinggi, dibina, dan ditugaskan ke berbagai cabang atau anak perusahaannya di daerah.Â
Dengan ide yang sama Kementerian PAN-RB dapat merubah sistem rekrutmen ASN menjadi lebih dinamis untuk meningkatkan kualitas layanan birokrasi di tingkat daerah.