Kasus Ahmad Dhani Bisa Menjadi Preseden Buruk di Masa Mendatang

Musisi terkenal Ahmad Dhani (AD) akhirnya harus meringkuk di penjara gara-gara cuitannya di dunia maya beberapa waktu yang lalu. Ia didakwa atas ujaran kebencian telah melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP (Lihat di sini). 

Pada sidang terakhir, AD divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama satu setengah tahun.  Tiga cuitan AD yang menurut Hakim mengandung ujaran tersebut adalah sebagai berikut:

"Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma'ruf Amin ... ADP."

"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya -- ADP."

"Sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur ...kalian WARAS??? - ADP".

Saya tidak akan menyoal perspektif hakim sehingga ia menjatuhkan vonis bersalah kepada AD karena memang saya bukan ahli hukum. Akan tetapi, vonis ini menurut saya justru akan menimbulkan dampak negatif dan bisa menjadi preseden buruk di masa depan untuk beberapa alasan. 

Pertama, jikalau kita berpegang kepada azas keadilan maka seharusnya tidak hanya AD saja yang dapat disangkakan kasus ujaran kebencian tetapi juga banyak orang. 

Ada ratusan komentar, status dan cuitan tiap harinya yang mengandung ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah.  Hal ini adalah fakta yang kita saksikan tiap harinya. Namun adakah mereka semua dijadikan tersangka dan dihukum? Tentunya tidak. 

Tak ada satupun orang yang mau repot  untuk membuat laporan di kepolisian apalagi untuk kasus yang "tetek bengek" seperti kasus AD. 

Namun masalahnya adalah AD merupakan musisi terkenal, satu cuitannya saja bisa dilihat dan di-retweet oleh ratusan bahkan ribuan orang. Oleh sebab itu, orang yang melaporkan AD ini tentu saja memiliki motivasi tertentu meskipun tidak dengan lantang ia ucapkan. 

Untuk itulah azas keadilan hukum di negeri ini patut dipertanyakan. Hukum tidak menyentuh semua pihak yang melanggar. Hanya orang-orang tertentu saja misalnya  AD untuk kasus ujaran kebencian, atau Nenek Minah untuk kasus pencurian. Peristiwa semacam ini sudah kesekian kalinya terjadi.

Bisa dibayangkan pula, bila AD dinyatakan tidak bersalah dan ia kemudian melaporkan balik pelapor untuk kasus pencemaran nama baik. Dalam hal ini, Lembaga kehakiman-pun akhirnya menjadi gelanggang  pertempuran pembalasan dendam kesumat bukan lagi sebagai tempat untuk menuntut keadilan.

Kedua, putusan-putusan hakim terdahulu biasanya dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara serupa di masa datang. Bayangkan saja bila ada ratusan kasus yang serupa dengan kasus AD, tentunya ini akan menguras begitu banyak energi lembaga peradilan di Indonesia, hanya untuk mengurusi masalah sepele. Padahal ada begitu banyak kasus dan perkara lebih penting yang harus diusut dan diselesaikan. 

Apalagi jika ada kasus yang muatan kebenciannya jauh lebih "besar" dari cuitan AD apakah akan dijatuhi hukuman lebih tinggi pula?  Bila demikian adanya, akan berdampak secara sosial di masyarakat. Pertanyaan di atas berkaitan pula dengan alasan pertama seperti yang telah disinggung.

Masyarakat akan termotivasi membuat laporan ke lembaga peradilan demi menjatuhkan orang-orang yang mereka anggap sebagai lawan dan yang tidak disukai. Hanya dengan bermodalkan bukti beberapa potong kalimat kebencian saja, bisa membuat seseorang meringkuk di tahanan dalam hitungan tahun pula. 

Bukankah ini sesuatu hal yang sangat mudah dilakukan? Secara empiris, fenomena tersebut di atas sudah  terjadi, misalnya kasus Rocky Gerung (RG) yang dilaporkan oleh beberapa pihak selang beberapa hari setelah vonis AD.

Ketiga, sudah siapkah pemerintah menghadapi dampak sosial tersebut? Bila terdapat banyak kasus ujaran kebencian yang pelakunya dijatuhi hukuman penjara seperti AD. Bisa-bisa penjara penuh sesak bukan oleh para koruptor, pembunuh, pemerkosa, penipu, mafia narkoba tetapi oleh para terpidana kasus "tetek bengek" ujaran kebencian. 

Apalagi secara kultural, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka "mengumpat" dalam meluapkan emosinya di belakang layar, salah satunya melalui media sosial . Saya pun juga mengumpat bila sedang marah meskipun tidak dilakukan di hadapan yang bersangkutan (hehehe). 

Keempat, kredibilitas para hakim yang masih meragukan bagi publik. Bukan hal yang asing lagi, bila hakim di Indonesia banyak yang meringkuk di penjara karena kasus suap menyuap putusan pengadilan. 

Apalagi hakim dalam memutuskan perkara sulit dilepaskan dari unsur-unsur subjektivitas sehingga makin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat kepada mereka. Kasus ujaran kebencian bisa menjadi fenomena menarik baru dalam meraup untung dalam dunia mafia peradilan(?)