Mohon tunggu...
Gusveri Handiko
Gusveri Handiko Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Blogger

Penulis di Duta Damai Sumbar

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

SKB 3 Menteri, Penolakan oleh Pejabat di Sumbar

20 Februari 2021   04:40 Diperbarui: 20 Februari 2021   04:54 280
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Beredar pemberitaan di media sosial, jejaring sosial dan beberapa portal media yang menyebutkan ada tiga daerah yang kepala daerahnya menolak penerapan SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah. Terdapat narasi yang menyatakan kepala daerah Banyumas, Ciamis, dan Pariaman menolak penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait aturan berpakaian di sekolah.

Selain narasi, pengunggah juga menyebarkan tangkapan layar artikel dari salah satu media daring berisi pernyataan Mantan Wali Kota Padang periode 2004-2014 Fauzi Bahar yang mengapresiasi langkah ketiga bupati di atas karena menolak SKB 3 Menteri.

Setelah dilakukan penelusuran, ada yang perlu diluruskan terkait beredarnya informasi tersebut. Bupati Banyumas Achmad Husein dan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya tidak pernah menolak SKB 3 Menteri soal seragam sekolah. Namun demikian, memang benar kepala daerah Pariaman, dalam hal ini Wali Kota Pariaman Genius Umar menoak SKB 3 Menteri tersebut.

Genius menilai, SKB 3 Menteri itu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni menciptakan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Saya tidak takut diberi sanksi, karena tidak melaksanakan SKB 3 Menteri itu," kata Genius seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

Sementara itu, tangkapan layar artikel berjudul "Fauzi Bahar Seru Kepala Daerah Menolak SKB 3 Menteri" yang turut dibagikan lewat media sosial facebook yang beredar, adalah dari media Republika.co.id yang tayang pada Selasa, 16 Februari 2021, pukul 17.14 WIB.

Jadi dapat Disimpulkan bahwa hanya kepala daerah dari kota pariaman saja yang menolak secara tegas SKB tiga menteri ini. Kemudian ditambah dengan ajakan dari mantan walikota Pada fauzi bahar yang mengajak kepala daerah untuk menolak SKB 3 Menteri Ini dengan menyiapkan 300 orang pengacara untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dilansir lewat lama republika.co.id.

Selanjutnya CNN Indonesia .com menyebutkan bahwa Politikus PAN: Sumbar Sangat Sangat Menolak SKB 3 Menteri dalam tagline beritanya yang tayang pada Kamis, 18/02/2021 pukul 01:25 WIB.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengklaim warga Sumatera Barat keberatan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang seragam dan atribut keagamaan.

"Yang jelas kita Sumatera Barat sangat, sangat menolak adanya SKB Tiga Menteri ini," kata Guspardi dalam diskusi virtual bertajuk 'SKB Tiga Menteri Untuk Apa?', Rabu (17/2).

Dia juga menyangsikan bakal ada perubahan signifikan terkait penggunaan atribut keagamaan ataupun seragam sekolah di daerah tersebut. Pasalnya, jelas Guspardi, penggunaan seragam sekolah sudah menjadi perjanjian awal antara komite sekolah dengan wali murid. Komite sekolah juga telah bersepakat akan menjalankan filosofi adat Minang dengan menonjolkan kearifan lokal.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun