Oposisi yang Sama Posisi

Pemerintahan Demokrasi adalah dari rakyat ,oleh rakyat dan untuk rakyat.

Gagalnya demokrasi karena  pemerintahan yang terjadi adalah , dari Partai-partai , oleh partai koalisi  dan untuk kelompok tertentu.

Keinginan "Rakyat" harus selalu melekat dalam demokrasi yang baik dan benar.

Di era kedua Jokowi sebagai presiden , semua partai politik tersadar.  Tidak perlu jadi oposisi saat ini. Paling tidak sekitar 4 tahun kedepan ,  sampai menjelang pilpres nanti 2024.

Mengawal pemerintahan tidak harus diluar pemerintahan.  Bersatu dalam pemerintahan  akan lebih baik dan fokus bagi pemerintahan itu sendiri.

Asal fungsi " rakyat " terus melekat di pikiran dan tubuh para wakil rakyat di DPR . 

 Niscaya tugas DPR dalam mengawasi dan membuat UU yang pro rakyat akan berhasil.

Oposisi tidak harus beda kebijakan dengan pemerintah.  Justru di dalam pemerintahan lah , partai partai yang akan bersaing di pilpres nanti bisa mendapat inspirasi ,bagaimana pemerintahan di jalan kan dengan lebih baik lagi.

Kalau oposisi sejak sekarang , apa yang bisa di perbuat partai ?

Mengawasi pemerintahan sudah sudah ada LSM , DPR dan Rakyat itu sendiri.

Kabinet Kerja periode 2 , adalah kawah Candradimuka bagi calon pemimpin pemerintahan di 2024.