Presiden dalam Lingkaran Keruwetan BPJS

Hari ini di tampilkan 1 judul di media online , tentang BPJS kesehatan.

Yang pertama , usulan kenaikan iuran bulanan.
Yang kedua , temuan BPKB bahwa ada 1,1 juta pasien yang tidak bayar iuran di layani oleh rumah sakit dengan  fasilitas BPJS.

Kesalahan seperti bisa saja terjadi di mana saja. Entah di perusahaan swasta ataupun suatu lembaga pemerintah. Tapi jelas ini cermin tidak cakapnya orang orangnya di dalamnya.  

Kerusakan sistem kelola BPJS ,yang berjilid jilid dan berlarut larut ini , sudah tidak masuk akal sehat.  

Seolah hanya permainan Tika Taka dalam sepakbola. Dirut  BPJS oper ke Menkes , lalu oper ke Menkeu , lalu oper lagi ke BPJS. Begitu seterusnya , sedangkan roda waktu berputar.

Betapa sayangnya ,negara dikelola secara setengah-setengah.

Karena sistem kabinet di Indonesia adalah presidensial , maka aktor utama kesalahan suka atau tidak suka adalah sang  presiden.

Presiden harus mau terlibat berpikir dan tidak boleh cuci tangan . Dengan alasan itu masuk ranah tanggung jawab level menteri.  Presiden tidak cuma cukup di tingkat memberi intruksi dan arahan. Atau kadang teguran.  

Tapi juga harus bisa memberi jalan keluar atas semua keruwetan ini. Tindak tegas apabila ada yang di ketahui dalam sistem itu ,ada oknum yang berbuat salah demi keuntungan pribadi.  

Saya pribadi dan hampir mayoritas rakyat masih ingin , presiden bisa menjabat sampai 5 tahun lagi. Sesuai amanah undang -undang.  Tapi demi undang - undang pula , rakyat berhak untuk bertanya atau bahkan qlebih jauh lagi , bisa ajukan " ketidak percayaan ' terhadap  presiden yang sah karena seolah  pembiaraan terhadap kesalahan yang terus menerus dilakukan didalam pemerintahan nya.

Mudah mudahan presiden terbuka mata dan hatinya. Dan langsung rapat dengan para menteri terkaitnya. Cari solusi terbaik untuk rakyat.  Ingat ..rakyat sudah cukup menderita saat ini jangan di tambahi lagi penderitaan. Misal naikkan iuran. Konyol sekali pak.