E-KTP Proyek Politik?

Yudel Neno, S.Fil.

(Alumnus Fakultas Filsafat Unwira Kupang)

Setelah sekian lama, E-KTP menjadi pergumulan masyarakat pada masing-masing daerah karena ketiadan E-KTP, kini pergumulan masyarakat itu diangkat ke ranah yang lebih luas dalam diskusi-diskusi publik. Program E-KTP tengah diperbincangkan kembali. ILC, Selasa 11/12/18, tentang E-KTP menjadi referensi yang serius walaupun belumlah dikatakan sebagai solusi yang tepat terhadap kecemasan seluruh masyakrat Indonesia.

Seusai hukum mengadili sejumlah koruptor yang terlibat mengantongi milyaran dana proyek E-KTP, problemnya pun belum usai. Urusan-urusan administrasi dan transportasi masyarakat pada  umumnya terhambat karena ketiadaan E-KTP yang berhadapan langsung dengan syarat yang mengharuskan E-KTP. 

Upaya hukum terhadap para koruptor terlaksana namun hingga sekarang kenyataan menunjukkan begitu banyak masyarakat yang tidak memiliki E-KTP. Urusan ke Dukcapil pun begitu rumitnya apalagi tidak disertai dengan penjelasan yang memadai dan bersahabat dari para petugas.

Beberapa waktu lalu berkembang informasi bahwa E-KTP terhambat karena ketiadaan blanko, menyusul ketiadaan ketiadaan tinta. Ada informasi lain lagi bahwa E-KTP yang disediakan hanya untuk mereka yang mau tes CPNS. Kalaupun kenyataan seperti di atas benar-benar terjadi, Dukcapil setempat tetap menuai atau dihujani kritik yang tajam dan pedas. 

Progam E-KTP mesti menjangkau seluruh masyarakat Indonesia maka pelaksanaannya pun bertahap. Tahapan pelaksanaan ini erat kaitannya dengan lamanya waktu. Penantian yang begitu lama, berbagai hambatan yang terus dialami apalagi ada kesan terjadi nepotisme dalam urusan E-KTP, maka wajar saja kalau masyarakat menghujankan kritik terhadap Dukcapil dan terhadap pihak lain yang berwewenang untuk urusan E-KTP.

Saya ingat persis, beberapa waktu lalu, saat pilgub NTT, banyak penduduk akhirnya tidak memilih karena tidak memiliki E-KTP. kecemasan saya, jangan sampai hal yang sama, terjadi lagi saat pileg dan pilpres nanti. Problemnya tidak ada pada memilih atau tidak, karena itu hak setiap pemilih untuk memilih tetapi bahwa masyarakat yang hingga kini belum memiliki E-KTP mesti dilihat sebagai problem  yang serius, dan atas problem itu, mesti diupayakan strategi yang tepat. 

Strategi yang tepat pun tidak hanya ditempuh dengan penjelasan-penjelasan verbal terhadap masyarakat apalagi penjelasan-penjelasan itu dikarang-karang untuk menyenangkan masyarakat. Hemat saya, apapun strateginya, patut digarisbawahi bahwa identitas sebagai warga negara Indonesia buktinya ada pada E-KTP.

Berhadapan dengan berbagai kerumitan terkait dengan pengadaan E-KTP,  timbul suatu resiko lain yakni ada bahayanya E-TKP dijadikan sebagai proyek politik. Bagi masyarakat yang telah jenuh karena urusan berkali-kali dan hingga kini mereka belum mendapatkan E-KTP, kenyataan seperti ini berpeluang besar bagi para caleg, pilpres ataupun para tim sukses untuk menjadikan kenyataan ketiadaan E-KTP sebagai proyek politik disertai dengan syaratnya.

Tidaklah masalah kalau masyarakat dibantu untuk mendapatkan E-KTP tetapi pertanyaannya adalah kalau ada pihak-pihak yang memfasilitasi dan atas cara itu ternyata masyarakat lebih mudah mendapatkan E-KTP, ada apa di balik itu? Apakah untuk mendapatkan E-KTP, masyarakat harus lebih dahulu menentukan pilihannya sebelum pemilu?