Kolaborasi antara Kemendagri dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menjadi kunci dalam memperkuat fitur IKD yang
Usai 2 pekan lalu sebelum Pemilu 2024 Dindukcapil Kabupaten Pekalongan jemput bola melakukan perekaman E-KTP di Rutan, kini E-KTP tersebut sudah jadi
KKN UNDIP Desa Losari capai target IKD dari Dukcapil
Dindukcapil atas langkah konkritnya dalam kegiatan ini karena dapat membantu bagi petugas KPPS Rutan Pekalongan dalam Pelaksanaan Pemilu 2024
Kegiatan ini juga membantu Petugas Pemasyarakatan dalam pengisian data WBP pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang terkoneksi.
Dari 266 WBP, terdapat 113 WBP beralamat di Kab. Pekalongan. Ditemukan sebanyak 6 WBP yang belum melakukan rekam E-KTP.
Pembuatan E-KTP online sebenarnya sangat mudah, tetapi tergantung perspektif masyarakat ada yang mudah dan sulit untuk menerima.
Beberapa tantangan dalam penerapan aplikasi identitas kependudukan digital
Dukung Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Lapas Besi Gelar Pelayanan Bersama Dukcapil Cilacap
Dinas Kependudukan dan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar menggelar sosialisasi Pemuktahiran Data dan Perekaman E-KTP bagi Warga Binaan Pemasyarak
Penandatangan kerjasama antar Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan dan Dinas Dukcapil Pamekasan
Ini dalam rangka tertib administrasi dan layanan kependudukan juga untuk memfasilitasi hak pilih bagi para Tahanan dan Narapidana pada pemilu 2024
Sejak beberapa bulan lalu, akses data NIK tidak lagi gratis, tapi ada biaya yang ditarik pemerintah.
Yang kebingungan bagaimana cara mengurus KK secara online, yuk intip pengalaman aku.
Pengurusan dokumen kependudukan anak pasca melahirkan lebih mudah dengan program SIMPATIK dari Dinas Dukcapil provinsi DKI Jakarta
Kemudahan pengurusan dokumen kependudukan pasca perkawinan dengan program PeDeKaTe dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta
Capil Muratara masuk ke Lapas buatkan dan perbarui data NIK/E-KTP bagi Narapidana di Lapas Surulangun
Dengan adanya peraturan ini tentu nama-nama dengan satu kosakata akan bertanya, apakah dirinya harus mengganti ktp
Mulai tahun 2022 pengguna akan dikenakan biaya Rp. 1.000 tiap kali mengakses NIK. Apakah negara sebegitu kekurangan uang?
Dengan menerapkan akses NIK berbayar, kita ikut menjaga keamanan data kependudukan kita
