Membangun Basis Data Pekerja Migran Desa #KompasianaDESA

Artikel ini kutulis untuk menjawab tantangan besar "dari mana mendapat data akurat tentang PMI?"

"Petugas tidak bisa mendapatkan data yang akurat dari informan karena desa tidak memiliki data warga yang menjadi pekerja migran. Bagaimana dan atau dari mana untuk mendapatkannya?" begitu bunyi salah satu pesan yang muncul di WhatsApp Grup 'Club 2 - NGOBROL DESA'. Pertanyaan itu layak dijadikan alarm bersama bahwa tanpa basis data yang solid, desa sulit menulis kisah sukses. Apalagi melindungi warganya yang menggantungkan hidup di luar negeri.

Mengapa Data PMI Krusial?

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyumbang remitansi triliunan rupiah setiap tahun, tetapi masih rentan mengalami eksploitasi, ketidakpastian hukum, dan keterasingan sosial. Bagi desa, data PMI berguna untuk:

• Baca juga: Apakah Desamu Lolos dalam Lomba Pelindungan PMI? #KompasianaDESA

  Perlindungan -- memastikan mereka berangkat prosedural, mendapat kontrak yang jelas, dan dijamin asuransi.

• Reintegrasi -- memetakan kebutuhan purna PMI (pelatihan, akses kredit, koperasi).

• Apresiasi -- mengukur kontribusi remitansi terhadap ekonomi lokal dan menyiapkan kebijakan inklusif.

Tanpa data, program sebaik apa pun tak menyentuh sasaran.

Baca juga: Indeks Desa 2025 Kunci Sukses Penyelarasan RPJMD-RPJMN #KompasianaDESA

Jejak Pendataan SDGs Desa 2021--2025

Baca juga: Ketika Negara Dinilai dari Desa #KompasianaDESA

Kabar baiknya, sejak 2021 Kementerian Desa menerapkan Pendataan SDGs Desa. Di dalam kuisioner individu tercantum variabel P202 "Pekerjaan utama", dengan kode 15 = TKI (Tenaga Kerja Indonesia)---kini disetarakan dengan istilah PMI. Artinya, secara desain, desa sudah memiliki alat untuk merekam pekerja migran.

Mengapa tetap banyak "data kosong"? Pengalaman lapangan menunjukkan beberapa hal:

1.