Enumerator belum paham perbedaan PMI prosedural & non-prosedural. Mereka ragu memberi kode "TKI" jika status hukum warga tak jelas.
Keluarga enggan terbuka dan cenderung takut dianggap melanggar prosedur atau terkena pajak remitansi.
Mobilitas PMI tinggi karena sering pulang-pergi, sehingga status pekerjaan mudah berubah sebelum siklus pendataan berikutnya.
Maka, meski kuisioner sudah memuat kolom PMI, angka riil di dashboard SDGs Desa masih di bawah perkiraan.
Peta Sumber Data: dari Desa ke Pusat
Berikut ekosistem sumber data PMI yang bisa saling melengkapi:
Langkah Praktis Membangun "Golden Database" Desa Migran
Sinkronisasi Awal dengan SISKOP2MI
Ajukan permintaan data ke BP3MI setempat. Lampirkan surat rekomendasi kepala desa atau camat. File CSV berisi NIK, nama, negara tujuan, SK penempatan, dan tanggal kontrak sangat membantu cross-check kuisioner SDGs Desa.Validasi Lapangan Berbasis RT/RW
Gunakan data SISKOP2MI sebagai referensi awal; kunjungi keluarga, pastikan identitas, status kepulangan, dan rencana berangkat ulang. Konfirmasi ini memperkaya kolom P202 "TKI" plus kondisi pekerjaan P201 (bekerja, sedang mencari kerja, dll.).Pemutakhiran Berkala via Aplikasi SDGs Desa
Manfaatkan fitur edit household / individu setiap ada warga yang berangkat atau pulang. Buat jadwal minimal semesteran, bukan tahunan, agar data tak basi.-
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!