Impact Invesment ala Kemenkeu

Kesadaran berbisnis sekaligus memberikan dampak sosial makin terlihat jelas belakangan ini. Keuntungan dan tujuan harus bertemu dan menemukan keseimbangan. Artinya bisnis bisa dijalankan dengan dua tujuan berimbang. Dapat keuntungan sekaligus memberikan dampak sosial bagi kehidupan.

Tak hanya model bisnis, trend investasi pun pendulumnya terlihat mulai bergeser ke investasi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pada saat yang sama memberikan keuntungan finansial secara teratur dan transparan, yang lebih dikenal dengan Impact Invesment. 

Walaupun pada awalnya trend ini lahir sebagai Key Performance Index (KPI)  bagi angel investor yang mau mulai berinvestasi pada perusahaaan-perusahaan rintisan (Start-Up). Mereka akan menanamkan investasinya kepada bisnis rintisan yang memiliki visi dan misi yang sama dengannya. Di sini, investasi tidak dimotivasi oleh sebesar-besarnya profit saja, tetapi oleh keberpihakan pada pemberdayaan kemanusiaan. 

Namun kemudian Impact Invesment ini mulai di adaptasi oleh perusahaan-perusahaan investasi konvensional dalam merancang produknya. Misalnya ada sebuah perusahaan investasi asing, bekerjasama dengan Yayasan Kehati untuk menerbitkan produk Reksadana SRI-KEHATI, Kehati Lestari produk investasi dari Bahana  Link. Misalnya, keduanya merupakan instrumen investasi yang berwawasan lingkungan namun tetap memberikan keuntungan bagi para investornya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal Pengelolaan, pembiayaan dan Risiko (DJPPR), tak mau ketinggalan menggunakan Impact invesment sebagai prinsip produk investasinya, kendati memakai instrumen investasi yang berbeda, sesuai kapasitasnya, yakni menerbitkan Surat Utang Negara.

Walaupun memang secara nature SUN merupakan instrumen keuangan yang memiliki tujuan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat luas. Artinya SUN layak masuk ke dalam kriteria Impact Invesment. 

Karena di Indonesia SUN dipergunakan untuk menambal defisit anggaran, dan anggaran tersebut dipergunakan antara lain untuk membangun infrastrutur, membenahi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan berbagai kepentingan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Namun, secara bersamaan SUN bagi pembeli atau investor menawarkan keuntungan, dengan adanya pembayaran bunga atau kupon dan potensi peningkatan harga (capital gain).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang surat utang negara. SUN terbagi menjadi  3 jenis beserta beberapa turunannya yang bisa disesuaikan peruntukannya.

Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu maksimal 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon atau pembayaran bunga secara diskonto. SUN ini ada juga yang berjenis Syariah yang dinamakan Sukuk Negara.

Obligari Ritel Indonesia (ORI) merupakan Obligasi Negara yang diperdagangakan secara ritel. Tujuan diterbitkannya ORI adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat atau investor individual untuk secara langsung memiliki dan memperdagangkan secara aktif dalam perdagangan Obligasi Negara. Sama seperti SUN, ORI memiliki jenis Syariah

Saving Bonds Ritel (SBR),SBR merupakan turunan dari  ORI yang memiliki sifat mirip tabungan(saving) atau deposito perbankan. Tidak dapat diperjual belikan di pasar sekunder, biasanya memiliki jangka waktu (tenor) 2 tahun. Dengan kupon yang diberikan, floating terbatas dengan acuan suku bunga 7-days Repo Bank Indonesia.

Yang berhak membeli SBR adalah mereka yang memiliki paspor Indonesia atau warga negara Indonesia saja. Dengan batas minimal pembelian sebesar Rp. 1 juta, dan maksimal untuk satu Identitas Rp. 3 milyar.

Menurut data DJPPR,  saat ini pemerintah telah menerbitkan delapan seri SBR, mulai dari 001-008 yang baru diterbitkan tanggal 5 September 2019 lalu.

Yang menarik dari SBR ini, pembeliannya bisa dilakukan secara online melalui 22 mitra distribusi yang sudah bekerja sama dengan DJPPR selaku prinsipal penerbitan mewakili pemerintah.

Walaupun platform transaksinya memang dirancang dan dibuat serta di miliki oleh direktorat dibawah Kemenkeu ini. Karena merekalah yang diberi kewenangan dan bertanggung jawab dalam setiap penerbitan surat utang negara.

Hal menarik lain dari SBR baik yang konvensional dan yang berbasis syariah atau biasa disebut sukuk ritel adalah cara memasarkan SBR tersebut.

Mereka terlihat fokus menggarap 2 generasi yamg dalam beberapa tahun kedepan akan menguasai struktur demografi penduduk Indonesia, Milenial dan GenZ.

DJPPR sepertinya mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik, untuk menjangkau pasar dua generasi tersebut. Kemudahan bertansaksi yang bisa dilakukan secara online merupakan nature nya dua generasi tersebut yang lebih menyukai segala sesuatu yang praktis berbasis digital. Dengan Smartphone mereka bisa melakukan pembelian SBR, jadi kesan membeli Obligasi Negara itu ribet pupus sudah.

Selain cara bertransaksi, Impact Investing menjadi cara DJPPR dalam mempersuasi dua generasi  ini, dan itu sangat tepat. 

Karena menurut hasil penelitian Credit Suisse, sebuah  bank investasi ternama dunia yang berbasis di Zurich, Swiss ini, menemukan kecenderungan pola investasi milenial dan Gen Z, 80% dari mereka menanamkan uangnya ke dalam impact investing, yakni investasi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pada saat yang sama memberikan keuntungan finansial secara teratur dan transparan. 

Dalam setiap penerbitan SBR  tim pemasarannya termasuk di dalamnya Dirjen DJPPR, Luki Affirman dalam beberapa kesempatan yang kebetulan saya hadiri, selalu menekankan " yang lebih penting selain akan mendapat return menarik, hasil investasi teman-teman semua akan dipakai untuk membangun negeri ini, gedung-gedung sekolah, infrastrutur jalan dan jembatan , dan fasilitas kesehatan di seleruh pelosok negeri."Ujarnya. 

Investasi yang diperuntukan bagi kepentingan sosial yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas  merupakan bagian dari impact investing. Walaupun memang agak sulit apabila kita menelusurinya karena dana hasil penjualan SBR ini ditempat dalam pot APBN saja, dan bisa digunakan untuk anggaran apa saja. 

Namun yakinlah bahwa APBN itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dan semua rakyat Indonesia bisa memantau kok peruntukannya melalui APBN Kita  di laman Kemenkeu.

Sumber: 1, 2