Polemik gelaran formula E sepertinya bakal terus bergulir, Â lantaran Anies Baswedan terus ngotot gelaran tersebut harus diadakan. Ia bahkan menetapkan ajang balapan mobil listrik ini sebagai program prioritas.
Rencananya tersebut tertuang dalam Intruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah  Tahun 2021-2022.
Dalam Intruksi Gubernur tersebut, salah satu yang menjadi prioritas adalah terselenggaranya Formula E dengan tenggat waktu Juni 2022.
Di sisi lain 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P dan PSI melayangkan Hak Interpelasi dengan tujuan akhirnya ingin agar Gubernur Anies menghentikan hajatan balap mobil listrik ini.
Meskipun belum tentu hak interpelasi itu bisa diwujudkan, lantaran 7 fraksi di DPRD DKI menolak setelah di ajak makan malam oleh Anies di rumah dinasnya.
Seperti diketahui untuk mewujudkan hak interpelasi itu bisa dilakukan harus memenuhi kourum sebanyak 50 persen plus 1 artinya butuh 54 anggota parlemen daerah DKI, jika tidak hak interpelasi itu akan layu sebelum berkembang.
Penolakan hak interpelasi oleh Anies ini merupakan salah satu wujud kengototan Gubernur Anies agar balapan formula E bisa dilangsungkan tahun depan.
Mengapa Anies begitu ngotot, padahal suara sumbang terus bersahutan ditengah masyarakat tterkait penyelenggaraan formula E yang menghabiskan anggaran yang tidak sedikit ini.
Menelisik perjalanan polemik formula E ini, apalagi setelah kemarin beredar di publik Surat Dinas Pemuda dan Olahraga DKI yang ditujukan pada Gubernur Anies yang isinya mengingatkan bahwa commitmen fee selama 5 tahun mulai dari tahun 2019-2020 hingga 2023-2024 yang totalnya berjumlah Rp. 2,3 triliun harus dibayarkan pada Formula E Organization (FEO) selaku pemilik hak franchise, sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati Pemprov DKI dan FEO.
Apabila tak dibayarkan maka selaku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam diseret ke Arbitrase Internasional di Singapura karena wanprestasi.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah DKI Jakarta, telah menemukan potensi kerugian keuangan negara karena gelaran ini.
Menurut catatan BPK, seperti dilansir situs resmi Bpk.go.id, Pemprov DKI telah menggunakan uang APBD tahun anggaran 2019 dan 2020 untuk kebutuhan Formula E sebesar Rp.983,31 milyar.
Implikasinya, jika gelaran formula e tak terselenggara sangat mungkin Anies harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jadi terselenggaranya gelaran Formula e menjadi sebuah keharusan, there's no point of return.
Selain itu, sejumlah pengamat politik berpendapat ada "Invisible Hand" di balik kengototan Anies untuk tetap menyelenggarakan balapan mobil listrik formula E ini.
Siapa Invisible Hand itu?
Ada indikasi mereka adalah pihak korporasi yang memiliki kepentingan ekonomi terkait penyelenggaraan formula E ini.
"Power-nya kelihatan, tapi ditanya siapanya, korporasi ini kan cenderung invisible. Saya kira korporasi ini ikut bermain meski tidak determinan. Ini adalah kombinasi dari ketiga faktor," kata Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto seperti dilansir Asumsi.co.
Sebenarnya Majalah Tempo sudah pernah mengupas siapa dibelakang layar perhelatan formula E Ini.
Seperti dilansir Majalah Tempo, Jika mengacu pada Kepanitian penyelenggaraan Formula E di Jakarta, agak sulit jika kita tak mengkaitkan hal ini dengan lingkaran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sadikin Aksa yang merupakan Keponakan JK adalah Regulator pelaksana Formula E di Indonesia.
Kemudian ada nama Husein Abdullah mantan Juru Bicara JK saat dirinya menjadi Wapres di periode pertama Jokowi, yang didapuk menjadi penasihat komunikasi Formula E Jakarta.
Husein sendiri menurut pengakuannya seperti dilansir Majalah Tempo diajak masuk menjadi salah satu tim penyelenggara Formula E oleh Francis  Wanandi.
Francis ini merupakan keponakan Sofyan Wanandi, pengusaha besar Indonesia yanv sempat menjadi staf khusus JK di kantor Wakil Presiden.
Tak ada yang salah memang jika mereka berkiprah dalam hajatan formula E tersebut. Tetapi suka tidak suka dan diakui atau tidak keberadaan orang-orang deket JK dalam penyelenggaran formula E yang dibela mati-matian oleh Anies Baswedan ini menimbulkan spekulasi dari sejumlah pihak bahwa, perhelatan Formula E di Jakarta ini sebagai balas budi Anies Baswedan terhadap JK, lantaran telah mendukung dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Seperti diketahui, secara terang benderang JK dalam beberapa kesempatan  mengakui bahwa dirinya lah yang mengusulkan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI pada sejumlah Partai Politik saat Pilkada 2017 lalu.
"Tentu saya juga mempunyai pandangan bagaimana negeri ini berjalan baik, aman, dan moderat. Apalagi tentang Anies. Orang yang sangat moderat, didampingi pengusaha, orang punya pengalaman, orang dekat Jokowi," ujar JK saat itu, seperti dilansir Liputan6.com.
Lebih jauh, untuk kebutuhan logistiknya pengusaha yang merupakan ipar JK Aksa Mahmud turut membantu pencalonan Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur DKI saat itu.
Intinya ditilik alurnya ada tautan antara Anies Baswedan, circle-nya JK dan Penyelenggaran formula E ini.
Apakah  faktor balas budi ini ada dibalik kengototan Anies tetap menyelenggarakan formula E di Jakarta, bisa jadi itu hanya spekulasi walaupun bisa jadi juga ada kaitannya.
Mungkin seiring berjalannya waktu, kontroversi formula E dengan segala tetek bengeknya seperti apa isi dari MoU antara Pemprov DKI dan FEO bisa terkuak dan tak menimbulkan spekulasi yang menimbulkan sakwasangka.
Mungkin ada baiknya hak interpelasi itu bisa diwujudkan alih-alih ditolak, toh semuanya akan membuat sakwasangka itu terpatahkan kalau memang benar Formula E akan memberi kemasalahatan bagi masyarakat Jakarta dan Rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Kecuali memang ada hanky panky dalam prosesnya, jika tidak kenapa harus takut.
