Padahal SPBE merupakan sebuah loncatan besar sebelum melakukan digitalisasi layanan publik lainnya yang terdapat dalam frame Smart City.
Apakah pemerintah daerah Halmahera Selatan masih terkooptasi dengan pola lama atau minim responsifnya masih terus mengakar dikalangan para pengambil kebijakan, sehingga menjadi kerikil tajam dan enggan melangkah maju.
Publik akan bertanya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas/Badan sebagai leading sektor untuk menggerakan tercapainya tujuan akhir dari program ini, kini terkesan gaungnya seakan pudar tak sebanding saat melakukan lounching.
Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai epicentrum sekaligus embrio lahirnya Smart City meskinya telah memiliki resource yang mampu membangun dan mengembangkan platform ini sebagai gerbang menuju sebuah perubahan besar.
Sehingga dapat mencerminkan program ini tidak sekedar mejadi polesan program unggulan lainnya atau terkesan menjadi sebuah rencana yang mainstream, tetapi implementasinya diharapkan mampu menjawab keraguan publik bahwa Labuha Smart City benar – benar akan menjadi central point lahirnya konsep Smart City di Maluku Utara.
Dari sepuluh kabupaten dan kota di Maluku Utara, Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berani dan percaya diri memiliki inisiatif serta melakukan transformasi layanan publik yang mencoba mengadopsi konsep Smart City.
Meskipun status wilayah ini masih terdaftar dalam kategori daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal), rencana yang cemerlang ini (briliant plan) semoga mampu direalisasikan walaupun melalui multi years, karena rencana selalu diawali dengan mimpi sebagai motivasi dalam menempuh proses yang panjang, bukan rencana yang menjadi mimpi sepanjang masa.
Publik berharap ungkapan dream and action tidak sekedar menjadi sebuah kutipan dan khiasan dibibir, tetapi kutipan ini bisa menjadi nyata untuk kemajuan Halmahera Selatan, semoga !
