Labuha, sebuah kota kecil yang terletak di bagian selatan pulau Halmahera Provinsi Maluku Utara, meskipun kotanya kecil namun Labuha merupakan ibu kota dari Kabupaten Halmahera Selatan, daerah yang memiliki luas wilayah terbesar di Maluku Utara ini memiliki jumlah penduduk 251,690 jiwa (Statistik, 2022) bahkan secara administrasi terdapat 30 Kecamatan dan 249 Desa yang sebagian besar tersebar di pesisir pantai, daerah yang didiami oleh 18 etnis ini memiliki historis sebagai daerah eks jajahan portugis sehingga meninggalkan beberapa cerita yang sangat menarik.
Dalam proses perjalanan waktu, kabupaten yang dimekarkan sejak 2003 ini telah melewati empat kali pemilihan kepala daerah dan sekarang ini dipimpin oleh seorang kepala daerah yang merupakan putra daerah Halmahera Selatan serta memiliki visi dan misi salah satunya adalah menjadikan daerah ini sebagai pilot project Smart City pertama di Maluku Utara.
Sebuah rencana yang gemilang ini membuat publik lebih banyak berharap dengan hadirnya perubahan yang sangat dinanti-nantikan, disaat yang sama sebagian publik sangat antusias dan ramai-ramai menjemput sebuah kemenangan hasil dari proses pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang sangat menarik perhatian, disaat itu pula sosok kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ibarat duo artis ibu kota yang lagi viral dan sedang berkunjung menghadiri acara di daerah, karena penggemarnya yang begitu banyak mulai dari anak-anak, para millenial hingga kalangan orang tua pun ikut menyambut dengan penuh kegembiraan.
Beginilah ilustrasi kemenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari hasil pemilihan langsung yang melahirkan pemimpin di daerah, dibalik meriahnya pesta kemenangan, terselip banyak pesan dan harapan masyarakat agar sebuah perubahan besar bisa terjadi didepan mata, yakni kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dua harapan ini seakan mewakili beragam janji yang mengikuti dari belakang, akankah bisa diwujudkan dalam waktu lima tahun sesuai periode kepemimpinan ? pertanyaan sederhana ini hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bisa menjawab.
Meskipun jawabannya terkesan memaksakan karena berat rasanya dalam waktu lima tahun masyarakat bisa hidup sejahtera tanpa didukung dengan sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang berkualitas.
Sebuah kemenangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah beberapa waktu lalu menyita perhatian publik Halmahera Selatan karena pasangan ini memiliki strategi yang tepat sehingga mampu menyingkirkan incumbent dari arena pemilihan tanpa menjadi peserta Pilkada yang katanya telah memiliki basis kuat di setiap daerah pemilihan.
Sebagian masyarakat dibuat panik dan baper dengan hasil kemenangan ini, sebab pasangan ini hadir sebagai peserta baru dan belum memiliki sepak terjang serta miskin pengalaman dalam keikutsertaan pemilihan kepala daerah.
Hal ini tidak lantas memuluskan jalan para pemenang ini menjadi pemenang yang memiliki predikat “Pemenang Sejati” sebab masih banyak agenda yang menanti dan menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk.
Banyak harapan yang pernah dijanjikan saat mengunjungi konstituennya seakan menjadi catatan baru dalam menjalani proses kepemimpinan.
Janji-janji itu telah menjadi visi dan misi bahkan sebagai pedoman atau pentunjuk yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dari beberapa janji yang telah menjadi program unggulan, salah satunya yang dianggap sangat prestisius dan membanggakan adalah implementasi kota cerdas di ibu kota Halmahera Selatan “Labuha Smart City” janji ini lagi-lagi membuat publik semakin optimis dan terkesima karena momentum digitalisasi pemerintahan sekarang ini sangat tepat jika semua layanan publik dapat diintegrasikan secara online, bahkan program ini masuk dalam daftar 100 hari kerja.
Jika ditelisik program Smart City adalah program nasional melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, program nasional ini telah memiliki peta rencana sehingga semua daerah kabupaten/kota di Indonesia diharapkan mampu menerapkan konsep Smart City. Tahap pertama tahun 2019 pemerintah pusat melaunching langkah menuju 100 Smart City.
Namun dari 100 target itu belum termasuk 10 kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara, entah kenapa lagi-lagi sikap minim responsif sering menjadi kendala dalam menjemput program nasional yang diperuntukan untuk daerah.
Beberapa kabupaten/kota di Indonesia telah sukses menerapkan Smart City bahkan menjadi pilot project, kota Solo misalnya tahun 2022 direncanakan menjadi pilot project command center Smart City.
Konsep ini juga selalu dilakukan evaluasi pada akhir tahun oleh Kementerian terkait sehingga mampu mengukur tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang telah dijalankan.
Sejak berlakunya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), semua jenjang pemerintahan baik di pusat maupun daerah ramai-ramai melakukan proses transformasi tata kelola pemerintahan dari pola konvensional menuju ke sistem digitalisasi.
Sehingga pemerintah pusat melalui KemenPAN RB RI sebagai tim asesor pusat selalu melakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Sehingga output dari pemantauan dan evaluasi ini baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah akan mendapatkan nilai serta kategori predikat tertentu, hal ini mencerminkan indikator bahwa kesiapan pemerintah daerah apakah benar-benar siap melakukan transformasi ataukah masih tetap merasa senang berada di zona nyaman.
Laporan hasil evaluasi yang telah dirilis melalui Kepmenpan RB RI nomor 1503 tahun 2021 terdapat beberapa daerah yang berhasil mencetak predikat sangat baik dalam melakukan implementasi SPBE, namun kabupaten Halmahera Selatan yang sejak dini telah mencetuskan menuju “Labuha Smart City” sebagai program unggulan bahkan menjadi program 100 hari kerja tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Padahal SPBE merupakan sebuah loncatan besar sebelum melakukan digitalisasi layanan publik lainnya yang terdapat dalam frame Smart City.
Apakah pemerintah daerah Halmahera Selatan masih terkooptasi dengan pola lama atau minim responsifnya masih terus mengakar dikalangan para pengambil kebijakan, sehingga menjadi kerikil tajam dan enggan melangkah maju.
Publik akan bertanya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas/Badan sebagai leading sektor untuk menggerakan tercapainya tujuan akhir dari program ini, kini terkesan gaungnya seakan pudar tak sebanding saat melakukan lounching.
Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai epicentrum sekaligus embrio lahirnya Smart City meskinya telah memiliki resource yang mampu membangun dan mengembangkan platform ini sebagai gerbang menuju sebuah perubahan besar.
Sehingga dapat mencerminkan program ini tidak sekedar mejadi polesan program unggulan lainnya atau terkesan menjadi sebuah rencana yang mainstream, tetapi implementasinya diharapkan mampu menjawab keraguan publik bahwa Labuha Smart City benar – benar akan menjadi central point lahirnya konsep Smart City di Maluku Utara.
Dari sepuluh kabupaten dan kota di Maluku Utara, Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berani dan percaya diri memiliki inisiatif serta melakukan transformasi layanan publik yang mencoba mengadopsi konsep Smart City.
Meskipun status wilayah ini masih terdaftar dalam kategori daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal), rencana yang cemerlang ini (briliant plan) semoga mampu direalisasikan walaupun melalui multi years, karena rencana selalu diawali dengan mimpi sebagai motivasi dalam menempuh proses yang panjang, bukan rencana yang menjadi mimpi sepanjang masa.
Publik berharap ungkapan dream and action tidak sekedar menjadi sebuah kutipan dan khiasan dibibir, tetapi kutipan ini bisa menjadi nyata untuk kemajuan Halmahera Selatan, semoga !
