Rupbasan Pekalongan Ikuti Sosialisasi penyusunan Dokumen Manajemen Risiko dan Manajemen Keamanan Informasi SPBE
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
Pada hari ini, Selasa, 20 Agustus 2024, jajaran Rupbasan Kelas II Bantul mengikuti sosialisasi tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Penerapan Manajeme
Transformasi digital revolusionerkan manajemen administrasi negara, tingkatkan efisiensi & layanan publik!
"Transformasi Administrasi Negara: Mewujudkan Good Governance untuk Indonesia yang Lebih Baik"
Kemenkumham Dinobatkan sebagai Kementerian Terbaik dalam SPBE, Kembali Raih Digital Government Award
Kembali Raih Digital Government Award. Kemenkumham jadi Kementerian Terbaik dalam Penerapan SPBE
Kembali Raih Digital Government Award. Kemenkumham jadi Kementerian Terbaik dalam Penerapan SPBE
Perpusnas Raih SPBE TerbIk Perpusnas Raih SPBE Terbaik 2024
Perpustakaan Nasional Persiapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024
Perpustakaan Nasional RI melalui Pusat Data dan Informasi mnyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi
Percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital di Perpusnas
Kanwil Kemenkumham Sulteng Ikuti Penguatan Terhadap Kebijakan Kemenkumham Sulteng Dalam Pengembangan Aplikasi
Penerapan teknologi informasi di dunia bisnis dan kemudian keberhasilan e-commerce ...
Dalam rangka rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Inspektorat Jenderal ke 57, LPKA Gorontalo ikuti Kegiatan Webinar Pengawasan, selasa (7/11).
Siap Dukung SPBE Bapas Kediri Ikuti Webinar APIP Kawal SPBE
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ikuti Webinar APIP Kawal SPBE yang digelar Inspektorat Jenderal Kumham
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dalam sistem pemerintahan yang bukan menjadi pilihan, akan tetapi sudah menjadi keharusan.
Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Efisien, Lapas Enemawira Ikuti Webinar Pengawasan SPBE
Kantor Imigrasi Pemalang turut serta dalam upaya perbaikan dan modernisasi pelayanan pemerintah