Pengawasan Hukum Terhadap Aktivis di Inggris: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil

*Teori Habermas: legitimasi negara modern justru dibangun melalui keterbukaan diskursus publik, bukan represi.

3. Aktivisme Politik dan Criminalisation of Dissent

Fenomena criminalisation of dissent---yakni perubahan protes politik menjadi tindak pidana---semakin terlihat. 

Aktivis Palestine Action yang berfokus pada isu HAM dan solidaritas global, ditempatkan dalam kerangka hukum "radikalisasi".

Hal ini bukan hanya problem hukum, tetapi juga problem legitimasi: ketika negara memandang lawan politik sebagai ancaman keamanan, demokrasi menjadi rapuh.

Analisis

*Implikasi Hukum: penggunaan hukum anti-terorisme pada aktivis berpotensi melanggar prinsip European Convention on Human Rights (ECHR), khususnya Pasal 10 (kebebasan berekspresi) dan Pasal 11 (kebebasan berkumpul).

*Implikasi Sosial: memperbesar distrust (ketidakpercayaan) publik terhadap negara, menciptakan polarisasi antara pro-keamanan vs pro-kebebasan.

*Implikasi Politik: membuka celah bagi oposisi untuk mengkritik pemerintah sebagai otoriter. Reaksi Ed Davey (Liberal Democrat) yang menyerukan revisi undang-undang menegaskan dinamika politik kontemporer Inggris.

*Implikasi Internasional: reputasi Inggris sebagai kampiun demokrasi terancam ketika praktik domestiknya dianggap mengekang HAM.

Kasus pengawasan hukum terhadap aktivis di Inggris memperlihatkan bahwa demokrasi liberal tidak kebal dari paradoks internal: perlindungan kebebasan sipil bisa tergerus oleh logika keamanan negara.