![[media] Menyalakan Harapan di Tengah Badai, Bersama Media yang Berintegritas](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/01/mhsiswa2-68b5a080c925c4498c7d9902.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
Garis kemiskinan harus disesuaikan dengan disparitas biaya hidup antar daerah. Tidak masuk akal jika garis kemiskinan di Jakarta sama dengan di daerah rural Papua. Setiap provinsi atau bahkan kabupaten harus memiliki garis kemiskinan yang mencerminkan biaya hidup riil di wilayah tersebut.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Publik
BPS harus lebih transparan dalam metodologi dan proses pengambilan data. Publikasi reguler tentang cara pengukuran, survei yang dilakukan, dan keterbatasan data akan meningkatkan kepercayaan publik dan memungkinkan kritik konstruktif dari akademisi dan praktisi.
4. Keterlibatan Stakeholder yang Lebih Luas
Proses reformasi metodologi harus melibatkan tidak hanya pemerintah dan akademisi, tetapi juga organisasi masyarakat sipil, praktisi lapangan, dan bahkan masyarakat yang menjadi subjek pengukuran kemiskinan.
5. Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Independen
Perlu dibentuk lembaga independen yang bertugas memantau dan mengevaluasi metodologi pengukuran kemiskinan secara berkala. Lembaga ini harus bebas dari intervensi politik dan memiliki mandat untuk melakukan kritik konstruktif terhadap data pemerintah.
Saatnya Mengakhiri Ilusi Statistik
Data kemiskinan BPS yang mengklaim hanya 8,47% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan adalah ilusi statistik yang berbahaya. Berbahaya karena menyembunyikan realitas struktural kemiskinan yang masih mengakar di Indonesia, dan berbahaya karena menjadi dasar kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Ketika 68,3% penduduk Indonesia hidup dengan kurang dari US$6,85 per hari menurut Bank Dunia, sementara BPS mengklaim hanya 8,47% yang miskin, ada yang salah dengan cara kita memahami kemiskinan. Dan yang salah bukan realitas lapangan, melainkan metodologi dan standar yang kita gunakan.
Reformasi metodologi kemiskinan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah dan BPS harus berani mengakui bahwa metodologi yang digunakan selama ini sudah tidak relevan dan berkomitmen untuk melakukan pembaruan menyeluruh. Hanya dengan data yang akurat dan metodologi yang valid, Indonesia dapat merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran.
