Langkah Strategis Politik Luar Negeri Indonesia

Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No. 2/Kpts/Sd/I/61 tanggal 19 Januari 1961.

Orde Baru

1. Ketetapan MPRS no.XII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, Ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973
2. Petunjuk Presiden 11 April 1973
3. Petunjuk bulanan Presiden sebagai ketua Dewan Stabilitasi Politik dan Keamanan,
4. Keputusan-Keputusan Menteri Luar Negeri.
5. TAP MPR tentang GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara): TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 TAP MPR RI No. IV/MPR/1978; TAP MPR RI No. II/MPR/1983; TAP MPR RI No. II/MPR/1988; dan TAP MPR RI No. II/MPR/1993)

Orde Reformasi

Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2004 -- 2009, 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024

PLRI dan Kepentingan Nasional

Donald E. Nuechterlin (1973/2014)menyatakan ada 4 jenis kepentingan nasional yaitu :

1. Kepentingan pertahanan: menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain;

2. Kepentingan ekonomi: kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain;

3. Kepentingan tata internasional: kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya;