Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat, serta Pasal 11 dan 13 dalam batang tubuh UUD 1945.
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". (Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945)
" dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" (alinea Keempat Pembukaan UUD 1945)
Pasal 11 UUD 1945 (Amandemen Ketiga, tanggal 1-9 November 2001) berbunyi : "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain."
Pasal 13 UUD 1945
- Ayat 1: "Presiden mengangkat duta dan konsul."
- Ayat 2: "Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat." (Amandemen Pertama, tanggal 14-21 Oktober 1999)
- Ayat 3: "Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat." (Amandemen Pertama, tanggal 14-21 Oktober 1999)
Landasan Operasional PLNRI
Prinsip politik bebas aktif.
Politik "Bebas" berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. (Mohammad Hatta, 1976:17)
Istilah "Aktif" berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. (Mohammad Hatta, 1976:17)
Pakta Warsawa
Pakta Warsawa (Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Bantuan Bersama) adalah aliansi militer negara-negara Blok Timur (Eropa Timur) yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO (yang dibentuk pada 1949).
