Mohon tunggu...
EKI WIRATAMA PUTRA
EKI WIRATAMA PUTRA Mohon Tunggu... Pegawai Swasta, Mahasiswa

Saya adalah orang yang pekerja keras, simple, dan tidak banyak bicara. Saya juga sedang menempuh pendidikan Universitas Mercu Buana NIM saya adalah 41322110039

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Upaya Pencegahan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik menurut Anthony Giddens

2 Juli 2025   22:56 Diperbarui: 2 Juli 2025   22:56 782
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

- Big data dan data analytics untuk risk-based auditing (audit berbasis risiko)

Pencegahan Korupsi dengan Modalitas Etika, Audit Etika, dan Teknologi Informasi

Konsep etika dan audit etika dapat diperkuat melalui teknologi dalam sistem digital, AI, dan e-governance. Ada pemikiran dari dua tokoh penting untuk membahas hal tersebut sebagai berikut ini:

 - Luciano Floridi

Pakar filsafat informasi dan etika digital.  Pemikirannya menekankan pentingnya  Information Ethics sebagai dasar etika berbasis teknologi, serta perlunya modalitas etika dalam pemerintahan yang memperhatikan privasi, transparansi algoritma, dan keadilan data.

- Don Tapscott

Don Tapscott merupakan pakar teknologi, ekonomi digital, dan tata kelola.  Karyanya, The Blockchain Revolution, menjelaskan bagaimana teknologi seperti blockchain dapat menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. 

Ia berpendapat bahwa digital trust infrastructure dapat menggantikan sebagian fungsi audit manual, dan blockchain dapat menjadi alat audit etika otomatis.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)

Organisasi internasional dan seorang ahli berpendapat bahwa ICT yang baik dapat mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia sebagai berikut ini:

  • OECD & UNDP (Organisasi Internasional)

Kedua organisasi ini mendorong penggunaan alat ICT untuk integritas, seperti platform pelaporan digital, e-procurement, dan sistem audit digital.  UNDP juga menerapkan AI untuk anti-korupsi, memanfaatkan analitik untuk mendeteksi risiko penyalahgunaan wewenang dalam sistem birokrasi. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun