Sebab, langkah ini dianggap hal baru, karena sebelumnya tidak pernah ada menguji AD/ART ke Mahkamah Agung (MA). Pro kontra terjadi dikalangan masyarakat tidak termasuk para akademisi maupun praktisi hukum.
Riak-Riak Konflik YIM dan Partai Demokrat
Di berbagai Media, YIM berpendapat bahwa dirinya tidak sedang berkonflik dengan partai Demokrat.Â
YIM menegaskan bahwa dirinya bertindak sebagai kuasa hukum dari beberapa eks kader Demokrat yang merasa dirugikan oleh AD/ART partai Demokrat. Baginya, apa yang dilakukannya tersebut merupakan murni pekerjaan sebagai kuasa hukum.Â
Namun, tidak dengan partai Demokrat yang kadernya selalu menyerang YIM. Dari sinilah muncul riak-riak seolah YIM sedang berkonflik dengan Partai Demokrat. Makin hari semakin panas, karena diwarnai dengan riak-riak politik yang saling menyerang.
Serangan terhadap YIM diawali oleh cuitan kader Partai Demokrat Andi Arief yang menuding YIM dibayar 100 M dari Moeldoko. Menurut Andi Arief, YIM pernah meminta bayaran 100 milliar saat partai Demokrat ingin menjadikan YIM sebagai kuasa hukum partai namun tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Namun bagi YIM pernyataan Andi Arief tidak perlu ditanggapi. Justru YIM mengaku prihatin dengan ulah dari beberapa kader Partai Demokrat tersebut.
Saling sindir antar YIM dengan Partai Demokrat seperti tanpa akhir. Partai Demokrat mengganggap YIM sebagai orang yang lupa sejarah. Mengingat Partai Demokrat pernah mendukung putra YIM pada pemilihan bupati di Pilkada Belitung Timur 2020.Â
 Tidak tinggal diam, YIM menyindir balik Partai Demokrat bahwa di tahun 2004 tanpa Partai Bulan Bintang besutan YIM tidak akan ada yang namanya presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sekarang menjabat sebagai ketua pembina Partai Demokrat.Â
Menurut YIM, tanpa tangan tangan nya, SBY tidak mungkin dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Jusuf Kalla saat itu.
Mantan presiden SBY pun ikut angka bicara mengenai konflik di tubuh partai besutannya tersebut.Â
